0

RIAU | TV Online RI - Tim LBH.KAP.AMPERA dan RI 007 meminta Lurah Kelurahan RANTAU PANJANG, PALAS,MAHARANI, AGRO DAN RUMBAI BUKIT KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKAN BARU 

PROPINSI RIAU dan CAMAT serta WALIKOTA PEKAN BARU TIDAK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN APAPUN DAN SURAT KETERANGAN TANAH DILOKASI KELURAHAN TERSEBUT DIATAS TANPA SEIZIN DAN SEPENGETAHUAN KLIEN KAMI H.SULAIMAN ADNAN. DAN KEPADA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKAN BARU DAN KANWIL BPN PROV.RIAU AGAR TIDAH MEMPEROSES DAN TIDAK MELAKUKAN 
PENGUKURAN ATAS LOKASI TANAH DIMAKSUD.
PRESIDIUM PUSAT DAN LBH KAP AMPERA JAKARTA dengan tegas mengatakan bagi siapapun yang melakukan PENGUKURAN di lokasi tanah kepunyaan klien baik melakukan pengurusan surat2 keterangan (SK) dan Surat Keterangan Tanah TIDAK SEIZIN dan SEPENGETAHUAN KLIEN KAMI MAKA HAL ITU MERUPAKAN TINDAKAN PELANGGARAN DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. 

Maka untuk itu LBH KAP AMPERA Telah menyurati Pemerintah Daerah setempat pada tanggal 1 April 2017, surat KLIEM tersebut juga disampaikan kepada POLDA RIAU dan MABES 

POLRI dan GUBERNUR RIAU DAN INSTANSI TERKAIT, Bagi siapapun yang melakukan PELANGGARAN akan segera ditindak hukum.

Hal ini ditegaskan oleh ketua umum Presidium Pusat dan LBH KAP AMPERA B.Efendi Hutabara didampingi PAK RADEN S.A.SUDIBYO ,ZULKIRMAN HENDRI, SLAMET PH. JAFAR, BERNAD 

SINAGA,SH dan M.MASHUD melalui media online ini Senin (10/04/2017) di MARKAS BESAR JAKARTA.(red/Riau).

Posting Komentar

 
Top