0
"Pernyataan Sikap atas tindakan pasal 170 yang ditimpakan kepada tersangka menuai kegagalan supremasi hukum tanpa Proses lidik yang Benar"

Medan | Potret RI - Penerapan Hukum terasa berat dan tiada keseimbangan dan rasa keadilan belum bisa diterapkan, indikasi adanya kekuasaan diatas keadilan dan tidak keberpihakan atau takut menyatakan kebenaran.

Hal ini terjadi pada kasus yang dituduhkan dengan pasal 170 ayat (1) "secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap barang atau orang" dengan menambah pasal 351 ayat (1), kejadian ini sudah kadularsa di tahun 2016, di timbulkan kembali, dengan LP/1025/K/IX/2016/Reskrim/Sek.Sunggal, tanggal 23 September 2016.

Pelapor Pho Shin (Red.Warga Keturunan) yang merasa kuat dari batas ekonomi di indikasikan menggunakan kekuatan untuk langsung menyelewengkan hukum dengan memaksakan status hukum di Mako Polsek Sunggal, dengan adanya Surat Perintah Penahanan yang ditanda tangani Kapolsek Sunggal Kompol.Wira Prayatna, SH, SIK, M.H.

Tidak perlu adanya pencitraan untuk penegakkan hukum yang salah, tanpa melihat lebih dalam terhadap kasus yang dituduhkan kepada Ruslan Usman, Purnawirawan TNI-AD.

Kebijakan yang sepihak dan dipaksakan membuat citra institusi menjadi lebih bobrok dengan gelar dan pendidikan yang dimiliki namun jauh dari rasa keadilan.

26/2/2018, Senin, Sehubungan dengan Kasus yang Menimpa RU, Kuasa Hukum Ray Sinambela & Rekan  meminta keadilan, dan meminta kepada Kapolsek Untuk membebaskan kliennya karena penetapan Pasal dan masa penahanan sudah kadaluarsa, dan di BAP pelakunya hanya satu, sedangkan pasal yang dijatuhkan bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya.

Kapolsek Sunggal dengan jajarannya dianggap telah lalai dalam penegakkan supremasi hukum yang berazaskan keadilan bukan berdasarkan apa yang mereka hasilkan untuk pencitraan.

"Kami Kuasa Hukum Ruslan Usman meminta keadilan, dan meminta dibebaskan klien kami, karena kami melihat ada ketimpangan dalam kasus ini", ungkap Ray Sinambela.

Terkait hal tersebut kuasa Hukum Ruslan Usman atas nama Ray Sinambela SH (RAY), Enni Martalena Pasaribu SH MH, Daniel T.F Sinambela SH, Elman Simangunsong SH MH dan Sakti Sinambela SH melakukan Praperadilan terhadap Kepala Kepolisian Resor Kota Medan CQ Kepala Kepolisian Sektor Sunggal, Kompol Wira Prayatna SH SIK MH  ke Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus pada Senin, (26/2/2018).

Enni Martalena SH MH perwakilan dari kantor Hukum Ray Sinambela dan Rekan mengaku bahwa Kinerja Kepolisian Polsek Sunggal kurang profesional dan untuk penetapan pasal terhadap tersangka terlalu prematur, yaitu pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Terpisah saat di konfirmasi Kapolsek Sunggal Kompol Wira Prayatna oleh awak media, Selasa (27/2/2018) malam mengatakan bahwa surat yang salah sudah diperbaiki.

“Tidak ada yang prematur, semua sudah sesuai prosedur. Mengenai surat penahanan yang salah sudah diperbaiki,” jelas Wira.(Red.Su/Tim)






Posting Komentar

 
Top