0
"Putusan Praperadilan yang tidak berazaskan keadilan dan Hukum yang Berlaku terjadi Kembali"

Medan | Potret RI - Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Direktur Executive Polri Watch H.Abdul Salam Karim SH mengatakan putusan hakim praperadilan dengan tuntutan kepada Kapolda, Wakapolda, itwasda, Polrestabes dan Jajaran Pada wilayah hukum kepolisian daerah sebagai termohon, atas penyimpangan yang terjadi pada kasus yang menimpa H.Usman Ahmad Balatif     yang sudah lama dan telah incrah putusan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Pasalnya, hakim tersebut telah melampaui kewenangannya karena memperburuk proses pengadilan.

Sebagai konsekuensi putusan itu, menurut Polri Watch, Mahkamah Agung (MA) dapat mengeluarkan penetapan untuk membatalkan putusan hakim. Putusan hakim juga dapat langsung dinyatakan batal demi hukum karena hakim telah melanggar ketentuan KUHAP.

"MA harus cepat merespon karena ini akan mempengaruhi semua proses hukum. MA harus mengeluarkan penetapan mendasarkan pada kewenangan pengawasan MA Pasal 32 UU No.5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA karena itu sudah melanggar UU," katanya kepada media online, Senin (12/2), di Pengadilan Negeri Medan.

Dir. Executive Polri Watch H. Abdul Salam  Karim .SH menerangkan, Kepolisian bisa sewenang wenang melakukan penetapan orang menjadi tersangka tanpa alat bukti yang kuat, dan hal ini akan menjadi inseden buruk bagi penegakkan Hukum yang berazaskan keadilan itu.

Lebih lanjut, H. Abdul Salam Karim. SH mengungkapkan, putusan praperadilan yang dimenangkan Hakim Tunggal Gosen Butar Butar memiliki hal lain dari segi penegakkan hukum yang menyimpang.

Putusan praperadilan ini akan mempersulit Penegakkan Hukum dan menjadi inseden buruk dalam penerapannya.

"Jadi, hakim ini tidak memikirkan bagaimana dampak putusan tersebut. Seharusnya dia menegakan hukum sesuai apa yang tersurat dalam undang-undang. Walaupun Kepolisian  misalnya mengabaikan dan tetap memproses, tetapi ini akan membuat kepolisian menjadi sewenang senang dan menabrak tembok yang sudah menjadi aturan dalam pelaksanaan Hukum itu sendiri," tuturnya.

Sementara, Dir. Executive Polri Watch H.Abdul Salam Karim SH, menilai putusan ini merupakan terobosan hukum yang sangat buruk dan berulang terjadi memenangkan pelaku yang dituntut terhadap jabatan dari institusi penegakkan  Hukum yang menyimpang dan dilakukan karena penetapan tersangka  tidak mengacu pada KUHAP. “Namun demikian, Polri Watch bukan berarti sepakat dengan putusan tersebut,” tegasnya kembali

Sebagaimana diketahui, hakim tunggal Pengadilan Negeri Medan Gosen Butar Butar yang menolak permohonan praperadilan atas termohon yang menetapkan Usman Ahmad Balatif sebagai tersangka.

Gosen beralasan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas , maka hakim berhak menafsirkan apa saja yang dikategorikan sebagai upaya paksa. Ia menilai penetapan tersangka merupakan salah satu upaya paksa karena tindakan itu dilakukan dalam ranah pro justisia.

"Beberapa langkah sudah kami siapkan. Setelah sidang ini, kami akan meningkatkan kasus ini terhadap putusan hakim. Polri Watch tentu sudah mempersiapkan putusan apapun dengan hal-hal apapun. Jadi, kami akan koordinasikan dulu dan langkah ini akan kami laporkan juga ke pimpinan pengawas peradilan," tandasnya. (Red.SU/Tim)

Posting Komentar

 
Top