0
"Kasus yang sudah ditetapkan MA, malah tidak diindahkan Polrestabes Medan, diindikasi menutup mata ketidakmampuan menegakkan Keadilan"
Medan | Potret RI - Sudah 11 (sebelas) tahun menunggu, meski sudah ada pemberitahuan putusan dari Lembaga Tertinggi Peradilan yang disebut Mahkamah Agung, dengan amar putusan telah dikeluarkan dari MA tersebut, dimana hasil putusan MA tersebut belum juga dilaksanakan oleh Kepolisian Polrestabes Medan.

Dengan kekecewaan terhadap institusi Kepolisian di Polrestabes Medan, Zulkarnain (58 tahun) yang berharap hak miliknya berupa surat tanah sampai kini belum diterimanya dari Polrestabes Medan.

Zulkarnain korban dari ketidak profesional aparat penegak hukum, warga Simalingkar belum lama ini bersama Kuasa Hukumnya Fuad SH mendatangi Polrestabes Medan dengan menanyakan kepada Penyidik kasus yang sudah lama walau telah selesai di tingkat MA, namun hasil yang diterima berbelit Belit dan haknya berupa sertifikat tanah yang seharusnya dikembalikan kepadanya masih di tahan penyidik Polrestabes Medan.

Ironisnya ketika penyidik bermarga S ditemui Kuasa Hukum Korban, menanyakan perkara kliennya, penyidik malah tidak bisa berbuat apa apa menunggu perintah dari atasan.

Dengan nada penuh kesal, Fuad memberitahukan dan menjelaskan pada kliennya Zulkarnain di lantai atas ruang tunggu penyidik, setelah mendengar dari Kuasa Hukum Korban pun langsung menemui penyidik.

Korban menanyakan tentang putusan MA yang menyatakan surat (sertifikat) tanah miliknya dikembalikan pada yang berhak (pemilik-red), anehnya lagi kata Zulkarnain pada tim media, belum bisa dikembalikan sertifikat tersebut, korban belum ada menerima surat pemberitahuan pengembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari pihak kepolisian, walaupun sudah dilakukan gelar perkara di Polda, dengan maksud diulang perkara dari awal.

Penyidik dengan maksud akan mengajukan nota ajuan pada Kapolrestabes Medan, yang bisa menentukan putusan perkara tersebut maju ataupun dihentikannya penyidikan (SP3) terhadap laporan korban.

Ketika dikonfirmasi pada Zulkarnain (korban-red) mengatakan,"penyidik yang menangani kasus saya ini sudah orang yang keempat kalinya dan penyidik beberapa kali berganti ganti, bahkan Kapolrestabes dan Kasat Reskrimnya juga berganti termasuk penyidik yang ada dipindahkan yang kini kembali ke  Polrestabes Medan".

Kasus yang dilaporkan Korban, (mengambang-red) di Polrestabes Medan, yang dirasakan korban dan telah berulang kali menanyakan kasus tersebut kunjung tiada kepastian dan titik ujungnya yang ada kerugian yang besar yang dialami korban dari sikap dan tidak keprofesionalan kerja kepolisian Polrestabes Medan terhadap Putusan lembaga tertinggi MA.

Saat ditanyakan pada Kejaksaan berkas pemeriksaan tersangka SG, oleh jaksa yang memeriksa berkas tersebut dari penyidik sebelum marga S, semasa penyidik G, surat putusan MA tidak ada dilampirkan, Tukad Zulkarnain pada tim media, Jaksa juga merasa terkejut mendengarnya, padahal putusan MA itu sudah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, malah dikesampingkan.

Sertifikat tanah masih berada di Pihak kepolisian, belum berada di tangan korban selaku pemilik, anehnya dalam gelar perkara di Poldasu belum lama ini dilakukan dengan Penyidik dan Poldasu yang turut dihadirkan korban maupun tersangka SG, hasil gelar perkara telah diserahkan ke Polrestabes Medan.

Informasi yang diperoleh, sertifikat tanah milik korban yang harusnya dikembalikan sesuai putusan MA, tidak diindahkan Kepolisian selaku penyidik tunggal, malah kasus tersebut akan diperiksa ulang dan tersangka SG diduga terjerat hanya sebagai Penadah bukan Penggelapan, Zulkarnain dan Kuasa Hukum Fuad SH berharap Kapolrestabes Medan memerintahkan anggotanya untuk mengembalikan surat (Sertifikat tanah) milik korban atas putusan MA yang mempunyai kekuatan Hukum itu.

Setelah bertahun tahun dan sudah terbuka lebar kenyataan bahwa keadilan tidak berpihak kepada kebenaran itupun terungkap di gelar perkara , bahwa tersangka sudah mengakui bahwa dia telah memberikan sejumlah dana pada oknum untuk meloloskan dan membenarkan tindakannya, dengan dalih yang sama pada sebelumnya dan ingin membuat kasus ini tidak ingin terungkap kebenarannya dan keadilan itu sendiri.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan yang dilakukan Oknum di kepolisian menuai citra yang negatif dan kredibilitas kinerja Polrestabes Medan menjadi buruk tiada perbaikan dari masa ke masa, bila perlakuan oknum terhadap kasus yang tidak berazaskan keadilan dan dasar Hukum untuk menahan Hak hak kepemilikan seseorang dalam Kasus yang dialami Korban.

Di lain tempat Polri Watch Direktur Executive H.Abdul Karim, SH mengatakan dalam menyikapi kasus yang ada di Polrestabes Medan," Pelaksana Hukum yang terdepan harus menjunjung tinggi rasa keadilan yang jelas dan nyata telah terbukti tersangka bersama sama dengan oknum melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum dan rasa keadilan masyarakat umumnya dan korban khususnya," pungkasnya.(Red.Su/tim/Is)

Posting Komentar

 
Top