0
"Pengambilan Barang Bukti masih perlu ditinjau ulang"

Medan | Potret RI - Keberhasilan tugas dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagai aparatur, dan bila hal itu terlaksana dengan baik hal itu akan meningkatkan kepercayaan terhadap penegakkan hukum.

Namun serangkaian proses penggerebekan dan penangkapan serta pengambilan barang bukti acap kali tidak menjadi sorotan yang akhirnya bisa mencoreng pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penegakkan hukum.

Kesuksesan tim serse Polsek Medan Area pada penggerebekan (13/3/2018) beberapa hari yang lalu terhadap pemantauan sebuah rumah di Jalan Denai Gang Kapur Medan Area yang dijadikan lokasi peredaran narkoba, digerebek Tim Serse Polsek Medan Area.

Informasi yang didapat dilapangan pada Penggerebekan yang dilakukan tim serse Brigadir A.P dan P, menemukan barang bukti pada tersangka yang telah menjadi target dengan barang bukti seberat 1 gram yang dikisarkan berharga 300 ribu, beserta Kalung emas putih 10 gram dan Handphone milik tersangka.

Setelah dikonfirmasi Via SMS (17/4) sekitar pukul 18:20, perihal kalung emas putih seberat 10 gram dan 1 unit HP milik tersangka Azwar yang tertangkap di jalan denai gang kapur kelurahan Tegal sari I kecamatan medan area (13/3), menurut informasi bahwa di duga ke 2 barang tersebut bukan merupakan barang bukti yang tertulis dalam berkas laporan perkara.

Dan saat dikonfirmasi berkaitan barang bukti yang tidak tertera di berkas laporan perkara penangkapan tersebut, tim tidak mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian dengan bahasa tubuh diam seribu bahasa.

Praktek penegakan hukum (hand having) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (corpus delicti) dalam proses pidana acap kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional.

Tidak dipungkiri dalam suatu kasus pidana baik itu pidana umum maupun pidana khusus, seperti kasus Narkoba diperlukan upaya paksa dalam bentuk penyitaan barang atau benda yang dimiliki tersangka karena akan dijadikan barang bukti.

Barang bukti ini tanpa kewenangan, standar operasional dan pengelolaan yang baik dalam praktik sering disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, seperti hilangnya barang bukti, penyalahgunaan alat bukti, dan lain sebagainya dengan berbagai modus dan motif. (Red.Su/Tim)

Posting Komentar

 
Top