0
"Korban kecewa terhadap Penegakkan Hukum yang tidak memiliki keadilan terhadap peristiwa yang dialaminya"

Medan | Potret RI - Korban dari penerapan Hukum dengan menghentikan perkara dengan istilah SP3, hal ini dialami masyarakat, Asni (72) korban yang mengaku kehilangan uang di rekening bank Sumut senilai hampir Rp 86 juta, menangis hiteris di Polrestabes Medan saat menerima surat penghentian perkara (SP-3) laporannya, Rabu (23/5) sore.

Surat pemberitahuan penyidikan yang diterimanya sesuai dengan Nomor: S.Tap/2507-b/V/RES.1.8./2018/Reskrim. Dari keterangan yang diterima korban, kesimpulan yang tertuang bahwa polisi menyebut perkara yang dilaporkan korban tidak cukup bukti sehingga dihentikan (SP3).

"Kenapa gak cukup buktinya? Ini kan jelas buktinya. Laporan serta buku rekening sesuai dari tanggal keluhan saya kan ada? Seharunya pihak bank Sumut memberikan rekaman CCTV-nya," kesal korban, yang memperlihatkan surat penghentian perkaranaya, sambil menangis histeris di Polrestabes Medan.

Padahal, dikatakan janda yang tinggal di Jalan Letda Sujono Medan Tembung ini lagi, laporan atas kasusnya telah bergulir selama 2 tahun di Polresta Medan (sekarang Polrestabes). Akan tetapi, hingga sekarang polisi belum bisa menyimpulkan pelaku pencuriannya. "Jadi, aku dianggap bohong? Kalau aku bohong, penjarakan aja aku. Tangkap aku, atas laporan palsu," tanyanya dengan geram.

Kecewa dengan putusan itu, korban di dampingi kuasa hukumnya, Rispan Sinaga, SH mendatangi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara guna meminta bantuan OJK agar menyurati bank Sumut dan meminta rekaman CCTV yang dimaksud untuk diserahkan ke Polrestabes Medan.

"Tadi kita sudah datang ke OJK dan mendaftar terkait hal ini. Tujuannya supaya nanti OJK menyurati bank Sumut supaya memberikan CCTV adanya penarikan uang. Karena itulah alat buktinya," timpal, Rispan Sinaga kepada wartawan.

Dikatakannya lagi bahwa jika CCTV tersebut ada, polisi dapat kembali menyelidiki siapa pelakunya. Dan apabila tak ditemukan, pihaknya akan melaporkan bank Sumut ke Pengadilan Negri (PN) Medan dalam kasus Perdata.

"Mereka (polisi) menganggap bahwa kekurangan alata bukti, jd rekaman CCTV itulah alat buktinya. Laporan dibuat bulan 4 tahun 2016, bulan 1-3 masih ada penarikannya lewat ATM. Jadi, kalau polisi bijak, seharusnya cepat memanggil pihak bank dan cari alat bukti berupa CCTV tadi. Maka rekaman penarikan itu masih terlihat," ujarnya.

Sayangnya, sambung Rispan, perwakilan bank Sumut atas nama Andriyani mengaku bahwa rekaman CCTV tidak ada.

"Waktu dikonfrontir di Polrestabes kemarin, Andriyani mengatakan bahwa rekaman CCTV tidak ada. Dia juga mengatakan CCTV bisa dilihat 3 belum sebelumnya, namun setelah 3 bulan CCTV itu dinyatakan rusakatau kadaluarsa. Jadi, antara dua, ini sengaja dihilangkan atau ditutup-tutupi siapa pelakunya," ungkapnya.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dr. Dadang Hartanto melalui Kansat Reskrimnya, AKBP Putu Yudha Prawira ketika dikonfirmasi membenarkan laporan polisi nomor LP/1087/K/IV/2016/SPKT Resta Medan atas nama pelapor, Asni, dalan tindak pidana pencurian telah dihentikan.

"Ya benar, kasusnya kita hentikan karena tidak didukung dengan alat bukti yang kuat atau tidak cukup bukti," sebut, Kasat Reskrim.

Dengan dihentikannya kasus tersebut, lanjut Putu, pihaknya telah memberikan kepastian hukum bagi pelapor. "Itulah alasan kita kenapa menghentikan (SP3) kasusnya. Dan itu merupakan kepastian hukum yang kita berikan kepada pelapor," sanggahnya.

Disi lain, AKBP Putu juga menyebut, bahwa penanganan kasus itu sudah digelar di Poldasu dengan kesimpulan bahwa perkara yang di maksud tidak cukup bukti sehingga dihentikan. "SP3 itu salah satu kepastian hukum," urainya kembali memperjelas.

Saat disingung dengan pengakuan korban yang mengaku tidak ada melakukan penarikan sejumlah uang hingga direkaningnya kandas, Putu kembali melempar pertanyaan.

"Kalau kamu yang jadi pelapor dan mengaku tidak pernah narik uang bisa gak?" katanya lagi.

Disinggung soal kenapa rekaman CCTV sampai saat ini tidak ada dan tidak dijadikan alat bukti, Putu kembali menyarankan agar menanyakan langsung ke pihak Bank Sumut.

Ditanya apakah pelapor dalam membuat laporan dianggap ngawur dan apakah laporan itu bisa berbalik mempidanakan pelapor karena dianggap melaporkan palsu? Pasalnya, sempat merebak penangkapan laporan palsu adanya korban yang mengaku kendaraannya dibegal padahal telah dijual pelapor atau digelapkan bisa dikaitkan seperti yang dibuat Nek Asni, Putu menyebut tak ada delik hukumnya.

"Ada pasalnya? Coba tolong carikan? Tolong kasi tau saya. Tapi kalau ibu itu buat laporan palsu ke IPK (instansi yang tidak berwenang, bisa dijerat pidana dia). Keterangan palsu hanya berlaku dipersidangan. Setau saya itu," pungkas, Putu mengakhiri.

Diketahui, korban Asni (72) mengaku kehilangan uang uang tabungannya sekitar 2 tahun silam. Dimana pada saat itu, korban mendatangi Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, guna menarik seluruh uang tabungannya untuk biaya tiket perjalanan umroh ke Makkah.

Akan tetapi, saat menunjukan buku rekening bank, KTP serta berkas atas dirinya kepada pihak kasir, uang tabungannya senilai hampir Rp86 juta, telah raib.

"Saya sempat syok saat itu sambil menangis. Saya jumpai Direksi bank Sumutnya, tapi orang direksinya itu malah mengatakan ke saya kalau tak ada urusan mereka pihak bank SUMUT atas hilangnya uang saya di rekening. Padahal, beberapa hari lalu uang saya masih utuh 85.147,189 rupiah," kenangnya.

Menurut Nek Asni, uang tersebut merupakan hasil penjualan tanah miliknya di kawasan Tembung dengan total pembayaran Rp150 juta. Uang itu pun ditabungkannya ke Bank Sumut dengan jumlah Rp120 juta yang disetorkan kepada Andriyany yang merupakan kasir bank Sumut yang bertugas di Samsat Jalan Putri Hijau Medan.

"Kasir di Samsat Putri Hijau, pegawai Bank Sumut semua, sampai sekarang," katanya. (Red.Su/Tim)

Posting Komentar

 
Top