0

POTRETRI007.COM - Ratusan warga petani tergabung dalam penerus perjuangan 45 /Barisan 45 kuasa dari masyarakat Sahrum Daulay dan Parmin selaku ketua kelompok tani didampingi Supariono dari LBH.KAP.AMPERA  menuntut pengembalian hak atas lahan yang dikuasai pihak PTPN 2 Kebun Air Tenang sejak 1980 padahal masyarakat mengelola lahan sejak 1975.

Dari data-data yang diterima Minggu (27/05/2018) diketahui, Secara kronologis prihal lahan tersebut yakni, sejak tahun 1975 masyarakat  sebanyak 155 Kepala Keluarga (KK) mulai menggarap lahan sekitar 2 Hektar /KK, karena areal dimaksud adalah tanah Negara bebas areal bekas HPHH milik korem 023/DT yang telah habis kayunya dan tidak dimanfaatkan lagi maka masyarakat menanami lahan tersebut.

Seiring bergulirnya waktu pada tahun 1987 saat tanaman karet masyarakat mau dideres malah areal tersebut diambil alih pihak PTPN 2 secara paksa dengan alasan areal tersebut masuk kedalam HGU (Hak Guna Usaha) PTPN 2.

Hingga kini lahan yang diambil alih tersebut belum ada ganti rugi dari pihak PTPN 2 pada masyarakat, Namun menurut informasi adanya sejumlah orang yang menerima ganti rugi dengan harga tanaman yang tidak wajar.

Selanjutnya tanaman karet masyarakat ditebangi meski tak seluruhnya, hal ini dibuktikan masih adanya perbedaan tanaman karet masyarakat dengan tanaman karet PTPN 2 di sejumlah lahan sengketa tersebut.

Persengketaan lahan masyarakat dengan PTPN 2 ini pun pernah ditanggani pihak tim penertiban masalah tanah Pemprovsu pada 1 Desember tahun 1998 dipimpin Kol.M.Siddik, A.Samosir, SH, Sucipto, SH, T.Tanjung, P.Aritonang dan Darwin.H dengan mengadakan peninjauan lapangan hingga memghasilkan kesimpulan: bahwa dari keterangan ADM.Kebun Air Tenang dan ADM.Kwala sawit menyebutkan, perkebunan Air tenang dan Kwala sawit berasal dari HGU kebun PT. Mara Jaya seluas 3000 Ha dan tanah negara seluas 3500 Ha areal tersebut telah diganti rugi pada masyarakat dan berkas-berkas ganti rugi disimpan di kantor PTPN 2 Tanjung Morawa.

Pada areal/lokasi yang dimohon Abdul Adi (kuasa masyarakat) benar terdapat perbedaan

Tanaman karet PTPN 2 dengan tanaman masyarakat yang terdapat 4 tanaman jenis tanaman pohon jati yang diakui masyarakat yang menanamnya.

Peta risalah tim B akhirnya diploting ditandai letak lahan garapan masyarakat ditandaindengan warna merah selanjutnya legenda lahan garapan masyarakat dalam risalah tim pemeriksaan tanah tim B No 107/PPT/B/1980.

Menurut pihak masyarakat Sharum Daulay serta Parmin selaku ketua kelompok tani Penerus Pejuang 45 , berbagai upaya telah mereka tempuh, mulai mengadu pada pihak DPRD Kab.Langkat hingga keluar surat No 593-7- 1726/DPRD/2012 tertanggal 18 Desember 2012 prihal : penyelesaian kasus tanah di kabupaten Langkat Pemprov SU, yang intinya sesuai surat dari BPN Kab.Langkat No 500/878/2002 tanggal 9 Agustus 2002 ternyata tanah yang dituntut oleh masyarakat berada di luar HGU PTPN 2.

Surat yang dikeluarkan DPRD Kab.Langkat tersebut ditanda tangani dan distempel ketua DPRD Kab.Langkat Sama Mesa Bangun.

Perjuangan masyarakat Sei Musam Kecamatan Padang Tualang Kab.Langkat atas sengketa lahan dengan pihak PTPN 2 juga telah diintruksi penyelesaiannya oleh pihak BPN Provsu yang ditujukan.pada pihak BPN Kab.Langkat dengan nomor surat  610.2/1168/08/2003 tertanggal 03 Agustus 2003.

Serta surat desakan penyelesaian kasus tanah masyarakat yang dikuasai pihak PTPN 2 juga pernah disampaikan pihak Pemkab Langkat Kecamatan Batang Serangan bernomor surat 005-458/Pem/2000 prihal masalah tanah PTPN 2 Kebun Air Tenang sengketa dengan masyarakat, Surat dari Gubsu T.Rizal Nurdin bernomor 593/16330 tertanggal trrtanggal 25-11-1990.

Tak sampai disitu, surat desakan penyelesaian sengketa lahan PTPN2 Kebun Air Tenang dengan  masyarakat di 6 Desa yakni masyarakat Desa Kuala dan Sei Musam, Batang Serangan Kab.Langkat dikeluarkan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI bernomor 593/118.UN.PEM tertanggal 26 April 2001 yang ditujukan pada Gubsu dan Bupati Kab.Langkat.

"Perjuangan kami dalam menuntut pengembalian hak.atas lahan yang dikuasai pihak PTPN 2 sudah cukup panjang dan hinggakini belum ada realisasinya, kemana lagi kami harus mengadu agar hak atas lahan kami yang dirampas PTPN 2 dapat kembali lagi bagi masyarakat, sejak tahun 1980 kami tak lagi memiliki lahan, semuanya habis dibakar serta rumah dan mushollah kami dirubuhkan, kami berharap Pak Presiden Joko Widodo yang orangnya peduli wong cilik dapat membantu nasib masyarakat petani disini sehingga lahannya yang dulu dikuasai pihak PTPN 2 dapat segera dikembalikan pada masyarakat,"Harap Sahrum Daulay selaku kuasa masyarakat Desa Sei Musam, Kec.Padang Tualang, Desa Karya Jadi Kec.Batang Serangan dan Parmin selaku ketua kelompok petani penerus perjuangan barisan 45.(leo/red).

Post a comment

 
Top