0
"Asset yang dirampas Negara, Jemaah Calon Haji Dananya tidak dikembalikan"
Jakarta | Potret RI - Putusan Hakim untuk merampas asset First Travel untuk Negara namun keputusan untuk mengembalikan hak para jemaah dikesampingkan Hakim PN Depok, menjadi Blunder Hukum atas putusan yang tidak berpihak, dengan alasan lain harus dirampas Negara melalui PN Depok.

Terdakwa kasus penipuan agen perjalanan umrah First Travel Andika Surachman(kiri) dan Anniesa Hasibuan (kanan) menjalani persidangan vonis di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Selasa (30/5)

Pengacara korban kasus penipuan biro perjalanan umrah First Travel Luthfi Yazid berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) campur tangan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok. Ini terkait putusan PN Depok yang memutuskan aset Firts Travel dikembalikan pada negara.

"LPSK diharapkan interfensi dalam arti melindungi harta itu," kata dia kepada Media, Jumat (1/6).

Ia mempertanyakan alasan pengadilan memutuskan aset First Travel dikembalikan pada negara. Padahal, aset tersebut bukan berasal dari anggaran negara, tetapi uang calon jaamah umrah yang gagal berangkat. "Ini kan bukan uang korupsi, uang jamaah, kok diambil negara, kan aneh," ujar Luthfi.

Menurut dia, butuh kajian menjabarkan dan menjelaskan putusan pengadilan tersebut. Sebab, ia beranggapan, putusan tersebut tidak memberi keadilan pada para korban. Selain itu, Luthfi berharap negara tidak pasif atas putusan itu. Sebab, ia mengatakan, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Syaifuddin pernah menyatakan apabila First Travel tetap tak bisa memberangkatkan calon jamaah umrah, maka kembalikan uangnya. 

Kuasa hukum korban penipuan biro jasa umrah First Travel, Luthfi Yazid, heran terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok. Majelis memutus bahwa seluruh aset yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara.

Artinya, aset tersebut tidak dikembalikan kepada jamaah yang gagal berangkat umrah. Luthfi menuturkan, perlu ada klarifikasi lebih lanjut untuk menjelaskan apa maksud dirampas untuk negara itu.

"Harus diperjelas dong, dikembalikan ke negara itu bagaimana," kata dia, Rabu (30/5).

Menurut Luthfi, aset sitaan yang menjadi barang bukti ini sudah jelas berasal dari uang calon jamaah First Travel. Karena berasal dari jamaah, maka seharusnya dikembalikan kepada jamaah, bukan negara. Jika aset sitaan tersebut hasil korupsi terhadap uang negara, barulah wajar jika dirampas untuk negara.

"Kalau kembali ke negara kan itu kalau uang korupsi, ini wajar dong. Karena itu kanuang rakyat yang dicuri. Lah ini kan uang jamaah, masa pemerintah mengambil uang jamaah. Mestinya ini diluruskan saja, dibongkar saja, apa susahnya, kan kasihan, karena kan enggak fair," ujar dia.

Apalagi, lanjut Luthfi, uang yang dikumpulkan korban First Travel untuk bisa beribadah umrh ini tak sembarang didapatkan. Ada yang mengumpulkannya dari hasil berjualan gorengan, sayuran, hingga uang lembur maupun pensiun.

"Lah ini kok kembali ke negara," ungkap dia.

Luthfi juga mengingatkan soal Keputusan Menteri Agama nomor 589 tahun 2017 yang ditetapkan pada 1 Agustus 2017. Melalui KMA ini, First Travel tidak hanya dicabut izinnya, tapi juga tetap berkewajiban mengembalikan seluruh biaya jamaah umrah yang telah mendaftar atau melimpahkan seluruh jamaah umrah yang telah mendaftar kepada PPIU lain tanpa menambah biaya lagi.

Majelis hakim telah menjatuhi hukuman kepada terdakwa Andika Surachman dengan penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. Sementara istrinya, Annisa Desvitasari Hasibuan, dihukum penjara 18 tahun dan denda Rp 10 miliar. Kiki Hasibuan, dijatuhi pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Tak hanya itu, majelis juga memutus bahwa aset First Travel yang menjadi barang bukti perkara dirampas untuk negara. Total, ada sekitar 500 nomor barang bukti yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Di antaranya, pendingin ruangan merek Panasonic, senjata jenis airsoft gun, dan dua tabung gas.

Selain itu, juga ada tiga nomor rekening yang berisi nominal uang. Tiga rekening ini berisi saldo yang berbeda tapi dari bank yang sama yakni Mandiri dan masing-masing atas nama Anugerah Karya Wisata. Rekening pertama, saldonya sebesar Rp 34.862.631.000. Rekening kedua sebesar Rp 3.769.819. Dan ketiga, saldonya senilai Rp 200 juta dalam bentuk deposito

Permasalahan Hukum First Travel dengan jemaah calon haji menuai tanggapan dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengingatkan kasus First Travel tidak tuntas hanya dengan menjatuhkan vonis terhadap pemilik dan manajer biro perjalanan umrah tersebut. Pengembalian uang jamaah masih harus dikawal.

Hanafi mengatakan pemilik First Travel telah mengambil uang jamaah. Banyak pula dari para korban berasal dari kalangan tidak mampu. "Selepas vonis dan dihukum pelakunya, jangan dilupakan nasib uang setoran calon jamaah umrah yang gagal berangkat," kata Hanafi dalam keterangan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Andika Surachman dengan penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. Sementara istrinya, Annisa Desvitasari Hasibuan, dihukum penjara 18 tahun dan denda Rp 10 miliar. Manajer First Travel Siti Nuraida "Kiki" Hasibuan, dijatuhi pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Tak hanya itu, majelis juga memutus bahwa aset First Travel yang menjadi barang bukti perkara dirampas untuk negara. Pertanyaan mengenai penyelesaian kerugian jamaah pun timbul.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais mengingatkan kasus First Travel tidak tuntas hanya dengan menjatuhkan vonis terhadap pemilik dan manajer biro perjalanan umrah tersebut. Pengembalian uang jamaah masih harus dikawal.

Hanafi mengatakan pemilik First Travel telah mengambil uang jamaah. Banyak pula dari para korban berasal dari kalangan tidak mampu. "Selepas vonis dan dihukum pelakunya, jangan dilupakan nasib uang setoran calon jamaah umrah yang gagal berangkat," kata Hanafi dalam keterangan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Andika Surachman dengan penjara 20 tahun dan denda Rp 10 miliar. Sementara istrinya, Annisa Desvitasari Hasibuan, dihukum penjara 18 tahun dan denda Rp 10 miliar. Manajer First Travel Siti Nuraida "Kiki" Hasibuan, dijatuhi pidana penjara 15 tahun dan denda Rp 5 miliar.

Tak hanya itu, majelis juga memutus bahwa aset First Travel yang menjadi barang bukti perkara dirampas untuk negara. Pertanyaan mengenai penyelesaian kerugian jemaah calon haji first travel pun timbul.

Hanafi mengungkapkan kasus ini membuat 63.310 jemaah batal berangkat umrah dengan nilai kerugian mencapai Rp 905 miliar. "Kita harus menuntaskan pengembalian kepada korban yang sudah lama terkatung-katung dan jika diperlukan mungkin bisa dibentuk Pansus DPR untuk mengawal penyelesaian kasus ini," kata Wakil Ketua Komisi I DPR ini.

Sementara itu, Humas PN Depok Teguh Arifiano, menjelaskan perkara yang diputus pada Rabu (30/5) lalu hanya menyidangkan soal perbuatan pidana First Travel saja.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok memutuskan merampas aset First Travel untuk negara berdasarkan Pasal 39 KUHP. Aset First Travel itu dianggap sebagai hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh sang pemiliknya hasil pembelanjaan uang jamaah.

"Itu kita mengacu pada Pasal 39 KUHP. Di mana terdakwa ini membelanjakan uang jamaah itu untuk keperluan pribadinya, seperti beli mobil, tanah," ungkap Humas PN Depok Teguh Arifiano kepada media, Jumat (1/6).

Atas dasar itu, majelis hakim menganggap aset First Travel sebagai hasil dari tindak pidana. Sesuai dengan Pasal 39 KUHP, kata Teguh, majelis hakim menyatakan merampasnya menjadi milik negara meskipun aset tersebut merupakan milik para jamaah yang gagal berangkat umrah.

"Jadi, intinya itu karena memang hasil dari kejahatannya terdakwa, meskipun itu uang jamaah," tutur Teguh.

Teguh menambahkan, selain mengacu pada Pasal 39 KUHP, majelis hakim juga mempertimbangkan fakta persidangan sebelum putusan dibacakan. Ketika itu, Perkumpulan Pengurus Pengelolaan Aset First Travel (PPPAFT) menolak untuk menerima pengembalian aset First Travel oleh jaksa berjumlah sekitar Rp 25 miliar.

"Mereka menyatakan menolak tidak mau mengurus aset yang sudah disita itu. Akhirnya, ditambah juga itu merupakan hasil tindak pidana dari terdakwa, meskipun itu uang jamaah, kita nyatakan rampas untuk negara," jelasnya.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri Depok, Rabu (30/5), menjatuhkan vonis kepada terdakwa kasus penipuan umrah First Travel Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan. Andika diganjar hukuman pidana 20 tahun penjara, sedangkan Anniesa yang merupakan istrinya 18 tahun penjara.

Sebelumnya, Kuasa hukum korban penipuan biro jasa umrah First Travel, Luthfi Yazid, heran terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Depok. Majelis memutus bahwa seluruh aset yang menjadi barang bukti dirampas untuk negara.

Artinya, aset tersebut tidak dikembalikan kepada jamaah yang gagal berangkat umrah. Luthfi menuturkan, perlu ada klarifikasi lebih lanjut untuk menjelaskan apa maksud dirampas untuk negara itu.

"Harus diperjelas dong, dikembalikan ke negara itu bagaimana," kata dia, Rabu (30/5).

Menurut Luthfi, aset sitaan yang menjadi barang bukti ini sudah jelas berasal dari uang calon jamaah First Travel. Karena berasal dari jamaah, maka seharusnya dikembalikan kepada jamaah, bukan negara. Jika aset sitaan tersebut hasil korupsi terhadap uang negara, barulah wajar jika dirampas untuk negara.

"Kalau kembali ke negara kan itu kalau uang korupsi, ini wajar dong. Karena itu kanuang rakyat yang dicuri. Lah ini kan uang jamaah, masa pemerintah mengambil uang jamaah. Mestinya ini diluruskan saja, dibongkar saja, apa susahnya, kan kasihan, karena kan enggak fair," ujar dia kembali.(Red.Su/Tim)

Posting Komentar

 
Top