0
"Mujianto yang telah menjadi DPO masih bebas berkeliaran, dan akan meminta bantuan pada Presiden RI untuk membebaskan dirinya dari perbuatan melawan hukum"

Sumut | Potret RI - Dengan berkelit dan berkeras dengan maksud untuk tidak melakukan kewajibannya Pengusaha dan sekaligus Bos PT. Cemara Asri dan Pimpinan dari sebuah Yayasan Sosial Budha Tzu Chi telah DPO, sebelumnya sempat melarikan diri, dengan segudang alasan.

Kenyataan pahit Hukum yang ingin ditegakkan ternyata nampak tumpul keatas tajam kebawah, Kebebasan para kerah putih dan kebalnya terhadap hukum akan merubah tatanan Hukum, yang nota bene nantinya disinyalir faktor berapa banyak duit yang harus kerah putih ini bisa tutupi untuk menutup kasus-nya, yang akhirnya korban akibat permainan para mafia kerah putih.

Sebidang tanah milik Mujianto, bos PT Cemara Asri Group, seluas 3,4 hektar yang terletak di Kampung Salam Belawan, Medan, Sumatera Utara, ingin dibeli oleh PT Bungasari Flour Mills Indonesia (BFMI) dengan syarat tanah tersebut harus ditimbun lebih dulu menggunakan material pasir laut.

Setelah ada kesepakatan, diberikan surat perjan-jian kerja (SPK) penimbunan yang ditandatangani Parlin-dungan Togi, staf Mujianto kepada Marwan yang diketahui merupakan rekomendasi atau orang suruhan dari Ir Rosihan Anwar, staf Mujia-nto, mantan karyawan Pelin-do I. Selama enam bulan, penimbunan tidak juga bisa dilakukan dan mengaki-batkan kerugian Mujianto sebesar Rp 2,5 miliar.

Setelah gagal, penimbunan diambil alih oleh Rosih-an Anwar. Rosihan mendatangi Mujianto dan meminta pengerjaan penimbunan tersebut tetap ia lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Mujianto. Itu ditandai dengan surat pernyataan dari Rosihan tertanggal 14 Oktober 2014 tentang kesanggupannya mengerjakan penyelesaian penimbunan. 

Dalam surat tersebut dikatakan pula, pekerjaan akan menggunakan teknologi yang dapat menghasilkan produksi minimal 300 meter kubik per hari per satu unit alat. Ia berjanji selama 15 hari penimbunan akan selesai karena didukung Ir. Muhaimin Nasution (bidang teknologi dan operasi penimbunan) serta Drs. Armen Lubis MM (bidang manajemen dan pembiayaan). 

Surat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Rosihan bertanggung jawab penuh mengerjakan penimb-unan tanpa biaya dari Mujia-nto. Mujianto sendiri tidak mengenal Muhaimin dan Armen yang membantu Rosihan. Total kerugian Mujianto ditaksir senilai Rp 5 miliar.

Rosihan juga gagal melakukan penimbunan karena material pasir laut tidak bisa didapatkan. Seba-gai informasi, menurut Dinas Pertambangan Pemerintah Provinsi Sumut, pasir laut hanya bisa didapat di tengah laut berjarak 14 mil dari bibir pantai Belawan. “Kalau mengharapkan pasir laut dari kali di sekitar lokasi lahan itu mustahil. Sampai kiamat pun penimbunan tidak akan bisa. Yang ada di kali hanya limbah sampah masyarakat dan air comberan,” kata Mujianto dalam keterangan tertulisnya dan dilansir tribunnews.com , Jumat (4/5/2018) di Jakarta.

Setelah sekian lama, Rosihan, Anwar, dan Armen dengan konsultan PT BFMI (selaku pihak yang membeli) membuat laporan rekayasa, seakan-akan telah berhasil melakukan penimbunan seluas 1 hektar. Setelah dicek oleh Surbakti dan Barus, orang yang diutus Mujianto, hasilnya tidak sesuai dengan laporan tersebut. Dengan kata lain laporan yang diberi-kan Rosihan fiktif dan rekayasa belaka.

Dalam laporannya Rosihan menyebutkan seakan akan kedalaman tanah per meter persegi yang harus ditimbun sebesar 3,8 meter sampai 4 meter. Pada-hal, penimbunan cukup dilakukan 1,2 meter – 1,6 meter saja.

Rekayasa memanipulasi kedalaman dilakukan untuk memperbesar pemakaian material pasir laut. Faktanya, tidak perlu ditimbun pun memang kondisi tanah sudah demikian, karena yang dibutuhkan hanya penimbu-nan 1,2 meter – 1,6 meter saja. Jadi, rekayasa memang sudah dilakukan sejak awal.
Melihat penimbunan yang gagal tersebut, Mujianto berinisiatif mendatangi pihak BFMI dan minta pembelian lahan tersebut dibatalkan dan mengembalikan pembayaran yang telah dilakukan berikut denda yang diwajibkan oleh pihak pem-beli. Selain itu, penimbunan berlangsung satu tahun lebih, telah melewati limit waktu yang disepakati.

Namun, pihak BFMI tetap bersikeras membeli lahan tersebut. Dibuatlah kesepakatan melanjutkan jual-beli lahan tersebut dengan penimbunan tidak lagi menggunakan pasir laut, tetapi memakai tanah.
Pengusaha property, Mujianto resmi berstatus sebagai buronan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena menilai sebelumnya Pengusaha ini kooperatif namun dinilai tidak koope-ratif dan dikabarkan tengah berada di luar negeri.

Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Andi Rian mengatakan penetapan Bos PT Cemara Asri Group itu sebagai DPO polisi, mulai diberlakukan sejak Kamis (18/4/2018)."Mujianto, hari ini saya tandatangani DPO-nya," kata Andi Rian, Jumat (20/4/2018).

Andi Rian menjelaskan bahwa pertimbangan polisi menetapkan Mujianto sebagai DPO antara lain, pengu-saha itu sudah dua kali dipanggil penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya dan selalu mangkir dari panggilan.

Bahkan polisi juga sudah mengeluarkan surat membawa paksa terhadap tersangka, namun hingga kini keberadaannya juga tidak diketahui."Kita lakukan pemeriksaan ke beberapa lokasi yang kita anggap rumahnya dan dia juga tidak ada," kata Andi.

"Kemudian kita koordinasi dengan beberapa insta-nsi samping, akhirnya kita tahu yang bersangkutan sudah pergi ke luar negeri," ungkap Andi Rian. Andi menyebutkan Mujianto saat ini berada di Singapura.Dia kesana melalui Banda Aceh.

Andi juga mengakui pihaknya belum menerbitkan surat pencekalan terhadap Mujianto pasca ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, pengajuan cekal kata Andi, baru bisa dilaku-kan setelah berkas dinyata-kan lengkap (P21) oleh Kejati Sumut.Andi Rian juga menyebutkan hingga kini polisi juga tetap masih berkoordinasi dengan keluarga Mujianto.

Sebab penjamin penangguhan penahanan terhadap Mujianto adalah keluarganya. "Kepada keluarga Mujianto masih tetap koordinasi. Syukur-syukur dia datang dengan kesadaran," harap Andi. Mujianto alias Anam dijadikan sebagai tersangka berdasarkan laporan penga-duan Armen Lubis (60) dalam kasus dugaan penip-uan sesuai dengan STTLP/509/IV/2017 SPKT "II" tertanggal 28 April 2017 dengan kerugian material sebesar Rp 3,5 milliar.

Jaksa peneliti yang ditunjuk Kejati Sumut sudah mengembalikan berkas kasus penipuan milik Mujianto ke penyidik Polda Sumut pada 3 Februari 2018 lalu, karena masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.

Setelahnya Mujianto tak pernah datang ke Polda Sumut memenuhi panggilan penyidik dalam rangka melengkapi berkas perkara Mujianto. Sampai hari ini sejak dikeluarkannya surat DPO terhadap tersangka Mujianto, tidak kunjung tiba, “bila lah dianya tidak bersalah kenapa mesti melarikan diri dengan alasan berobat, dengan alasan macam macam, itu namanya dia bersalah, tidak mungkin aparatur itu memb-uat surat DPO dan menjatuhkan pelaku itu menjadi tersangka kalau tidak jabatan mereka yang dipertaruhkan, yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku” ungkap Is salah satu praktisi hukum yang telah lama berkecimpung mengamati dan sebagai social kontrol itu menyoroti kasus Mujianto yang sampai saat ini masih blunder. (Red.Su/Tim) 



Posting Komentar

 
Top