0
"Laporan Penipuan yang dilakukan Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara diterima Poldasu, dan melihat Kerja Nyata dari Poldasu"

Medan | Potret RI | Satu hari lagi Menjelang Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, disitu pula dugaan Penipuan dilakukan salah satu pemain dan berkeinginan menjadi pemimpin wilayah Sumatera Utara, hal ini menjadi PR terbesar dari Poldasu dan KPU untuk melaksanakan tugasnya sebagai penerima Laporan dari Masyarakat yang dirugikan.

Pada satu azas dalam kepemimpinan dipinta akan sebuah kejujuran untuk memimpin sebuah daerah yang besar khususnya Sumatera Utara, bila ada klenik klenik sebelumnya akan menimbulkan dampak negatif dan ketidak bisaan sebuah sistim yang jujur yang dielu elukan pada kampanye para calon Gubernur yang nantinya bertanding memperebutkan suara masyarakat Sumatera Utara.

Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan polisi di Poldasu,  dalam hal ini Poldasu harus bersikap netral dan bertindak tegas untuk melaksanakan laporan dari masyarakat, tidak memandang siapa dirinya apakah dirinya ingin mencalonkan ataupun tidak, dan ini bila ditindak adalah bukti sebuah keadilan yang sangat bisa menentukan jalannya sebuah pemerintahan di daerah.

Bila Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak, itulah pepatah yang patut diungkapkan untuk Calon wakil Gubernur Sumut nomor urut 2 Sihar Pangihutan Sitorus. Tinggal beberapa hari lagi mendekati masa pemilihan Gubsu dan Wagubsu,Pasangan Djoss Sihar Pangihutan Sitorus dan Sabar Ganda Sitorus dilaporkan ke Poldasu terkait kasus dugaan penipuan.

Sihar Pangihutan Sitorus dan Sabar Ganda Sitorus dilaporkan ke Poldasu. Senin (25/06/2018) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor : STTLP/712/VI/2018/SPKT ‘II’ berdasarkan laporan polisi nomor : LP/807/VI/2018/SPKT ‘II’ tanggal 25 Juni 2018 dengan korban pelapor yakni Suriadin Noernikmat warga komplek Tasbi II blok V.Bo.35 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang. Medan. Provinsi Sumatera Utara.

Menurut laporan bahwa kasus ini terjadi pada Jumat (09/02/2018) di PT. Damai Jaya Lestari jalan Abdullah Lubis no.6 Medan yang notabene Sihar Pangihutan Sitorus menjabat sebagai Direktur PT. Damai Jaya Lestari dan Sabar Ganda Sitorus sebagai Direktur Utama PT. Damai Jaya Lestari.Korban Suriadin Noernikmat ketika dikonfirmasi, Senin (25/06/2018) mengatakan bahwa pihak nya sudah melakukan Somasi, hal ini dilakukan setelah PT. DJL dianggap tidak punya itikad baik untuk membayar uang sewa. 

Dalam dokumen somasi terakhir yang dilayangkan kuasa hukum PT. CBF. Terhentinya pembayaran karena ada memo dari Sihar Sitorus sebagai direktur yang meminta perjanjian sewa-menyewa itu dihentikan.

“Hal itu jelas melanggar perjanjian sewa menyewa yang sudah dibuat. Perbuatan itu sangat semena-mena, dan melanggar prinsip etika bisnis, yang kemudian menimbulkan kerugian materil maupun immateril pada klien kami,” kata General Manager PT. CBF, Suriadin Noernikmat.

Suriadin mengatakan, pihaknya meminta pembayaran tagihan PT. CBF dibayar pada 21 Juni 2018. Jika tidak juga, cukup alasan bahwa Dirut PT. DJL Sabar Ganda Sitorus tidak punya itikad baik. Dan, tindakan Sihar Sitorus telah merusak perjanjian sewa menyewa.“Kami akan menempuh jalur hukum, dengan lebih dulu membuat laporan polisi pada Bapak Sihar Sitorus dan pihak lainnya yang harus bertanggung jawab atas tindakan semena-mena ini,” ujar Suriadin.

Suriadin menjelaskan perjanjian sewa-menyewa kapal ditandatangani dirinya dan Dirut PT. DJL, Sabar Ganda Sitorus (abang Sihar Sitorus), pada 9 Februari 2018. “Jangka waktu kontrak selama 1 tahun dengan nilai sewa Rp. 980 juta perbulan,” katanya.

Saat kontrak berjalan satu bulan, pihaknya diberitahukan bahwa kontrak itu dihentikan. Dari pengakuan PT. DJL, yang berbasis di Kendari, ada permintaan Sihar Sitorus lewat memo, untuk menghentikan kerjasama dengan PT. CBF. Meskipun dalam kontrak, Pasal 45, perjanjian sewa menyewa itu tidak dapat dibatalkan setelah ditandatangani.

Saat tim media menerbitkan berita ini duturunkan ke redaksi, Sihar Pangihutan Sitorus dan Sabar Ganda Sitorus sebagai terlapor belum berhasil dikonfirmasi terkait Laporan Pengaduan yang dilakukan korban Suriadin Noernikmat ke Poldasu terkait dugaan kasus penipuan yang dilaporkan terhadap dirinya (Sihar-red).

Kata Suriadin, tidak ada alasan kenapa perjanjian itu dihentikan oleh Sihar. Tidak ada juga perubahan atas kontrak perjanjian tersebut. Jadi kapal PT. CBF, (MT Pelita Laut), tetap siaga dan saat ini berlabuh di luar dam Pelabuhan Tanjung Priok, menunggu sailing order selanjutnya dari DJL.

“Pembongkaran terakhir dilakukan pada 24 April 2018 di Tanjung Priok. Maka, sesuai perjanjian sewa menyewa, kami tetap melakukan penagihan ke PT. DJL, tak dibayar. Somasi terakhir kami beri tenggat sampai tanggal 21 Juni 2018, tapi tidak juga diselesaikan,” ungkapnya.

Sesuai tujuh.surat tagihan (invoice) yang sudah dikirimkan ke PT. DJL hingga tanggal 4 Juni 2018, tagihan tersebut berjumlah total Rp. 3,26 miliar. Dalam perjanjian sewa menyewa kapal yang ditandatangani, seharusnya pembayaran dilakukan paling lambat tiga hari setelah invoice diterima. Tutup korban. 

Nasrullah menegaskan delik penipuan yang dialami kliennya. yakni PT DJL mengikat kontrak selama setahun. "Tanpa ada kata-kata setahun dan tidak bisa dibatalkan, tentu klien saya tidak mau. Jadi, klien saya digerakkan untuk bersedia membuat kontrak karena ada kalimat perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu setahun dan tidak boleh dibatalkan. Oleh karena itu, klien kami memberangkatkan kapal. Kapal itu sudah berangkat, sudah memuat muatan pertamanya, sekarang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Setiap hari sekarang klien saya ini mensuplai biaya jutaan rupiah. Ini sudah berlangsung selama dua bulan lebih," bebernya.

Sampai 4 Juni 2018, kerugian yang dialami kliennya lebih kurang sebesar Rp3,3 miliar. Ditambah sekarang sudah akhir Juni, paling tidak sekitar Rp4 miliar lebih. 

"Cuma saya belum bisa menghitung karena saya belum melihat jatuh temponya. Tapi, kerugian sampai 4 Juni 2018 sebesar Rp3,3 miliar, sebagaimana yang kami laporkan di Polda Sumut tadi," tandasnya.

Kalau penyelesaiannya dilakukan pihak PT DJL sebelum dibuat laporan polisi, tentu hal ini mengacu kepada nilai kontrak. Tapi sekarang setelah dibuat laporan polisi, kliennya sudah mengeluarkan untuk biaya lawyer dan biaya operasional lainnya. 

"Kita tidak hanya berbicara angka 3,3 miliar, karena angka ini sampai 4 Juni. Kita berbicara kontrak setahun. Hanya ada dua pilihan, bayar kontrak setahun atau manfaatkan. Karena dia sudah sewa kapal selama setahun. Gunakan kapal kita sebaik mungkin. Jangan sewa masih terikat, digantungkan, tidak digunakan, kita nanti bawa kapal atau sewakan ke orang lain nanti dianggap wanprestasi. Jadi kita terkatung-katung ini, gak jelas," ujarnya mengakhiri.

Sementara itu, Kelompok Kerja Kehumasan (Pokja Humas) Sumut yang ikut mendampingi pembuatan laporan tersebut menyatakan kebulatan tekad untuk aktif memantau dan mengawal proses hukum yang dijalankan Polda Sumut. "Dalam konteks ini, kita siap menugaskan seluruh komponen Pokja Humas Sumut, khususnya Divisi Hukum dan HAM untuk mengawal jalannya proses hukum di Polda Sumut. Tentunya kita tetap berkoordinasi dengan kuasa hukum PT CBF, Abangda Nasrullah," ujar pokja Humas Sumut, Supriadi, SE., MM., M.Si.

Bukti dukungan tersebut juga ditunjukkan dengan kehadiran sederet fungsionaris Pokja Humas Sumut, yakni Sekretaris Abdul Salim, Bendahara Mirza Syahputra dan Suherman S. Dalam kesempatAn ini, dua pendiri Pokja Humas Sumut, H. Idrus Djunaidi dan Indra Gunawan, turut berhadir.

"Kita berharap Polda Sumut bisa secara jernih melihat delik pidana yang terjadi dalam kasus ini, tanpa mengait-ngaikannya dengan konteks lain, apalagi politik," timpal Idrus, sekaligus menutup keterangan(Red.Su/Tim)



Post a comment

 
Top