0
"Dugaan timbulnya markup data siswa untuk Pengajuan dan Pencairan Dana BSM/PIP Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir"

Rokan Hilir | Potret RI - Berdasarkan surat edaran Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen Kemdikbud RI Nomor : 2154/C/DS/2015 dan Nomor : 3771/D/SP/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Percepatan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Peserta Pemegang Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Indonesia Pintar (PIP), rawan di sunat dan di gratifikasikan oleh para oknum tidak bertanggung jawab, dana bos rawan di mark up dalam realisasi penggunaan di semua jenjang Pendidikan se Indonesia terkhususnya di Kabupaten Rokan Hilir,  hal tersebut dikatakan Muhammad Toyib dari Komda. Rohil LMR-RI dan aktivis Korupsi Suwandi.SH, (20/9/2018)

"Menyoroti Dana BOS/Dana BSM/KIP/PIP, tahun ajaran dan anggaran dari tahun 2015-2017 yang di selenggarakan untuk mewujudkan pendidikan nasional dan telah di atur dalam juknisnya dalam masing-masing penyaluran dana, baik dana (BOS) maupun dana (PIP) ataupun dana lain yang bersumber dari APBN yang masuk dalam anggaran negara untuk semua jenjang pendidikan,” ungkap Muhammad Toyib saat ditemui Tim media.

Lanjutnya, Dana Bantuan Siswa miskin yang sekarang sudah di ubah menjadi Dana Bantuan Program Indonisia Pintar (PIP), rawan di sunat (alias dipotong) dalam realisasi dana pip, sementara dana (bos) sangat rawan dalam realisasi penggunaan di mark up dalam laporan spj oknum kepala sekolah baik secara online maupun manual, jelasnya.

"Semena-mena para oknum ini melakukan aksinya kurangnya pengawasan Internal yang melekat, saya contohkan tentang dana PIP untuk semua jenjang pendidikan di rokan hilir yang kita dapati adanya keganjilan salah satunya data siswa yang dicairkan 790 siswa, sementara jumlah siswa tersebut pada tahun 2015 dari data dapodik 124 siswa, ini kami telah konfirmasi ke Pihak Terkait dari Yayasan Syehk Haji Bahaudin SMKS Rokan, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir, dan kami memiliki datanya", terangnya kembali

Muhammad Toyib Komda. Rohil, menjelaskan kembali "diduga adanya markup dari jumlah siswa dalam pengajuan dan pencairan dana BSM/PIP pada tahun 2015 telah mencoreng nilai pendidikan dan telah merugikan Negara", 

Sementara itu, sampai saat ini masih banyak yang belum di salurkan menurut temuan data dalam Inquiry penyaluran BSM/PIP dalam pencairan masih banyak peserta didik yang membutuhkan di tempat lainnya belum menerima, status (Siap di cairkan).

Dirinya menambahkan, Masalah yang terjadi di dunia pendidikan di semua jenjang, tentang dana BSM/PIP, ini sudah terjadi banyak sekali oknum kepala sekolah selaku tim BSM/PIP yang mengabaikan peraturan dan perundang-undangan, di duga dalam 13 komponen penggunaan  anggaran Negara untuk BSM/PIP tahun 2015-2016 yang melakukan mark up, begitu juga tahun 2017, dalam 11 komponen, Tapi sayangnya tidak ada sanksi tegas, untuk oknum pelaku yang di duga telah merugikan keuangan negara dan menciderai integritas pendidikan nasional, ini akibat minimnya pengawasan, pungkasnya. (Red.Su/Marco/Tim)

Posting Komentar

 
Top