0
"Markup data siswa untuk pencairan dana BSM/PIP"
Rokan Hilir| Potret RI - Dana anggaran Negara  sangat rentan dengan kasus korupsi yanng digunakan dalam program bantuan hal ini kerugian negara dikarenakan sosialisasi dalam penyaluran tidak diimbangi dengan kinerja aparatur untuk efisiensi dan akuntabilitas.

"Berdasarkan surat edaran Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen Kemdikbud RI Nomor : 2154/C/DS/2015 dan Nomor : 3771/D/SP/2015 tanggal 12 Juni 2015 tentang Percepatan Penyaluran Dana Bantuan Siswa Miskin Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Indonesia"


Diantaranya ditemui indikasi penyelewengan dan markup data guna mendapatkan dana hibah dari negara untuk bantuan pendidikan melalui program BSM/PIP/KIS maupun dana bos.

Menilik pada kasus tersebut Komda. LMR RI Muhammad Toyib yang didampingi Suwandi, SH menyampaikan bahwa adanya temuan disejumlah sekolah di Rokan melakukan markup data dan kecurangan Maladministrasi yang menyebabkan adanya kerugian Negara.

Saat dikonfirmasi diiantara salah satu temuan tersebut oleh Tim LMR RI yang dari data SMKS Rokan Kec.Bangko Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan bahwa hal ini pada masa Kepala Sekolah Sebelumnya pada jabatan Kepala Sekolah di tahun 2015.

"Kepsek SMKS Rokan Kec. saat itu dijabat Muhaimin, konfirmasi mengatakan kepada tim LMR RI banyak nya siswa sekolah lain yg masuk ke sekolah mereka", terang M.Yaqub, 25/9/2018.

"Sememtara itu pihak sekolah lain sedang di komfirmasi, disaat di pertanyakan arsip pertanggal berkas di SMKS Rokan, kepsek dan operator menjawab Karena sudah lama jadi sudah tidak ada", terangnya kembali.

"kasus ini akan di limpahkan oleh tim ke Kejati Pekanbaru agar segera di periksa, demi untuk tranfaransi dan akuntabel nya sistem bantuan BSM/ PIP, jika terbukti bersalah, maka pihak penegak hukum lah yg akan menentukan nya", ungkap M.Yaqub 

Muhammad Toyib juga menjelaskan bahwa perlu adanya efek jera pada oknun yang memanfaat dana yang seharusnya langsung diterima siswa siswa bukan untuk kepentingan sendiri "Agar ada efek jera buat oknum oknum Kepsek terkait dan berani memarkup serra menyunat dana bantuan / progam BSM/KIP/PIP, baik juga Dana BOS, mana kita ketahui kalau  progam ini adlh progam  era Presiden Joko Widodo". (Red.Su/Marco/Tim)

Posting Komentar

 
Top