0

 POTRETRI007.COM- TIM LBH KAP-AMPERA  dipimpin oleh VIVIAN ARNIE,SH.MH,HARRIS PRIYONO,SH.MH, CARLES SITANGGANG,EFFENDI.SE,sesui surat kuasa dari S.A.S Oknum Wartawan Bharindo tgl. 12-09-2018 telah mengirim surat kepada KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Bahwa Klien kami,pada tgl.12-09-2018 telah mengajukan Kasasi & Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor:184/Pid/PT.PB/2018 Tgl.28-08-2018 yang pemberitahuanPutusannya disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri

Dumai pada tgl.5-9-2018. 2.Bahwa sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru tersebut diterangkan bahwa Masa Penahanan Klien kami sampai dengan tgl. 7 Oktober 2018. 3.Menurut KUHAP Psl.21 ayat (2,3), bahwa Surat Penahanan,Perpanjangan Penahanan, Penetapan Penahanan "Harus diberikan kepada Terdakwa dan Keluarganya, dalam hal ini Klien Kami S.A.S Oknum Wartawan BHARINDO HINGGA SAAT INI DITAHAN DI RUTAN DUMAI TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PENAHANAN DARI PENYIDIK POLRES DUMAI, SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN DARI JAKSA PENUNTUT UMUM,SURAT PENETAPAN PENAHANAN DARI PENGADILAN NEGERI DUMAI DAN JUGA PENGADILAN TINGGI
maka MASA PENAHANAN TERDAKWA S.A.S OKNUM WARTAWAN BHARINDO BERAKHIR TGL.7-10-2018,Sebagaimana diterangkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru tgl.28-08-2018 Halaman ke-1 (kesatu). 4.Bahwa sesuai KUHAP Psl.28 ayat(1),sejak diajukannya Kasasi oleh Terdakwa,maka Penahanan  Terdakwa Harus ada Surat Penetapan dari Mahkamah Agung R.I, sesuai keterangan dari Klien kami bahwa hingga kini KLIEN KAMI, TIDAK ADA  MENERIMA SURAT PENETAPAN PENAHANAN DARI MAHKAMAH AGUNG R.I.  5.Bahwa berdasarkan KUHAP Psl.28 ayat(3), TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN "DIKELUARKANNYA"TERDAKWA DARI TAHANAN..! ,jadi pada tgl.8-10-2018 S.A.S

6.Disamping itu sebagaimana Psl.146 ayat (1,2) Penuntut Umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa dan saksi yang memuat tanggal,hari,serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat lambatnya 3(tiga) hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal ini Penuntut Umum telah melanggar Psl.146 KUHAP karena Klien kami SUKRISNO ALIM SUDIBYO setiap sidang TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PANGGILAN SIDANG, Klien kami hanya disuruh menandatangani Bon Sidang, dan Bon Sidang TIDAK JELAS UNTUK PERKARA APA IA DIPANGGIL,Sebab Pasal yang didakwa:372,374,378 & 114  
7.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutuskan perkara klien kami,TIDAK ADA MEMBERIKAN PETIKAN SURAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KEPADA KLIEN KAMI TERDAKWA S.A.S OKNUM WARTAWAN BHARINDO, PUTUSAN HANYA DIUCAPKAN SECARA LISAN DAN HINGGA KINI KLIEN KAMI S.A.S OKNUM WARTAWAN BHARINDO TIDAK TAHU APA BUNYI ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DUMAI SECARA RINCI,HAL INI SUDAH TIDAK SESUAI DAN MELANGGAR PASAL.226 AYAT (1) KUHAP.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut,maka UNTUK ITU LBH KAP-AMPERA MEMINTA Agar S.A.S WARTAWAN BHARINDO  SEGERA DIKELUARKAN DARI TAHANAN RUTAN DUMAI,dan diminta Ketua Mahkamah Agung R.I SEGERA Menerbitkan SURAT PENETAPAN "BEBAS DEMI HUKUM TERHADAP S.A.S".Hal tersebut telah diajukan dan dimohonkan dalam Memori Kasasi Terdakwa S.A.S tgl.10-09-2018 yang telah disampaikan oleh Kepala Rutan Dumai kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai tanggal 12 September 2018, Masih dalam tenggang waktu Mengajukan Kasasi sebagaimana diatur dalam KUHAP. DESAKAN LBH KAP-AMPERA INI DILAKUKAN demi tegaknya Supremasi Hukum.
LBH KAP-AMPERA MEMINTA Kepada Ketua Mahkamah Agung R.I SEGERA Menerbitkan Surat Penetapan  UNTUK MENGELUARKAN TERDAKWA S.A.S Oknum Wartawan BHARINDO DARI RUTAN KLS.II.B DUMAI,Hal ini kami ajukan Demi Tegaknya Hukum yang berkeadilan dan berprikemanusiaan dengan menjunjung tinggi KEBENARAN & KEADILAN dengan menghormati HAK AZASI MANUSIA, karena kami duga Proses persidangan di PN Dumai melanggar KUHAP" Tegas Vivian Arnie,SH dan Effendi,SE.saat diwawancarai ketika mengunjungi S.A.S dan mengatakan surat di juga disampaikan ke Presiden R.I, Menteri Hukum & HAM R.I, Jaksa Agung R.I dan Ketua KOMNAS HAM R.I    (Red).

Posting Komentar

 
Top