0
POTRETRI007.COM-Ketua Umum Pimpinan Pusat Forum Peduli Ummat Lembaga Bantuan Allah (FPU-LBA) Ahmad Yani Bin Abdul Hamid meminta dan mendesak Presiden Republik Indonesia agar segera MENGUSUT prilaku Pengadilan Negeri Dumai yang DIDUGA MELANGGAR dan TIDAK MELAKSANAKAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini diungkapkannya mengingat salah satu Ummat yang kini di Tahan di Rutan Dumai sejak di tahan TIDAK ADA DIBERIKAN SURAT  
PENAHANAN, "SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN DARI KEJARI DUMAI DAN SURAT PENETAPAN PENAHANAN DARI PENGADILAN NEGERI DUMAI.,bahkan TIDAK ADA DIBERIKAN SURAT PENETAPAN PENAHANAN DARI PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU SAAT PROSES "BANDING", DAN JUGA TIDAK ADA DIBERIKAN SURAT PENETAPAN PENAHANAN DARI MAHKAMAH AGUNG SAAT PROSES "KASASI", Sebagaimana dialami Oknum WARTAWAN BHARINDO inisial S.A.S yang di tahan di Rutan Dumai sejak 27 Maret 2018 s/d Sekarang. Bahwa akibat prilaku Oknum Kejari, Pengadilan Negeri Dumai,Pengadilan Tinggi Pekan Baru dan Mahkamah Agung R.I tersebut Oknum Wartawan BHARINDO tersebut MENDERITA
LAHIR DAN BATHIN dan telah mengalami kerugian baik Moril dan Materiil. Sebagaimana telah diberitakan sebelumnya bahwa Oknum Wartawan BHARINDO tersebut dalam keadaan kurang sehat dan badan semakin kurus, rambut makin banyak ditumbuhi uban dan berat badannya turun drastis. "kami telah mengutus TIM khusus untuk melakukan investigasi dan menemui Oknum Wartawan BHARINDO di Rutn Dumai, dan hasilnya akan kami laporkan langsung kepada Presiden R.I dan Instansi terkait" Tegas Ahmad Yani Bin Abdul Hamid Ketua Umum FPU-LBA didampingi Nurliadi Harahap dan Effendi mewakili LBH KAP AMPERA serta Wartawan Potretri007.
Disini kami ingatkan Tentang KUHAP -PASAL.21- AYAT (1): PERINTAH PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN TERHADAP SEORANG TERSANGKA ATAU TERDAKWA YANG "DIDUGA" KERAS MELAKUKAN TINDAK PIDANA DST. (2).PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN DILAKUKAN OLEH PENYIDIK ATAU PENUNTUT UMUM TERHADAP TERSANGKA ATAU TERDAKWA DENGAN "MEMBERIKANSURAT PERINTAH PENAHANAN ATAU PENETAPAN HAKIM "YG MENCANTUMKAN IDENTITAS TERSANGKA ATAU TERDAKWA DAN MENYEBUTKAN ALASAN PENAHANAN. (3).TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENAHANAN ATAU PENAHANAN LANJUTAN ATAU PENETAPAN HAKIM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM AYAT(2)HARUS DIBERIKAN KEPADA KELUARGANYA"Tegasnya  (red).

Posting Komentar

 
Top