0
POTRETRI007.COM - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI,SOFYAN A.DJALIL Mengungkapkan bahwa kini Pemerintah sedang Menggenjot Penyertipikatan Tanah di Seluruh Indonesia." Tahun 2017, kita berhasil mendaftarkan 5,4 juta bidang tanah dan tahun ini kita berhasil mendaftarkan 9,3 Juta bidang tanah, dan Tahun 2019 kita menargetkan agar 9 juta bidang tanah terdaftar, tapi saya proyeksikan 11 Juta bisa kita daftarkan," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI, Sofyan A. Djalil. Disamping itu Menteri Agraria mengatakan "

" Bahwa saat ini 70 persen tanah penguasaan TNI terkena konflik tanah." Jika konflik tanah ini bisa kita selesaikan, maka tanah-tanah yang dikuasai TNI bisa kita sertipikatkan," Tegasnya. Menteri ATR/Kepala BPN RI mengatakan hal tersebut saat memberikan pemaparan pada Rapat Pimpinan (Rapim) TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap Jakarta, Rabu (30/1/2019).

Menteri Agraria /Kepala BPN R.I mencontohkan dalam membangun infrastruktur militer di daerah, kita minta peran serta TNI dalam menyusun Tata Ruang berbasis pertahanan," yang penting ada rencana jelas dari Kementerian Pertahanan serta Mabes TNI" Tegasnya.

Menteri ATR/Kepala BPN R.I juga mengatakan bahwa penataan ruang memang wewenang dari Pemerintah Daerah, namun Kementerian ATR/BPN dapat memberikan persetujuan apabila menyangkut Kawasan Strategis Nasional."Memang untuk tata ruang daerah merupakan produknya Pemerintah Daerah, tapi untuk tingkat Nasional memang merupakan tugas dari Kementerian," ujar Sofyan A. Djalil.

Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala BPN R.I Mencontohkan hal tersebut yakni Bandara Polonia yang kini berubah menjadi Bandara Pangkalan TNI AU Suwondo," Disarankan agar dipindahkan dan Kami sudah menyediakan tanah untuk Mengganti Bandara Polonia tersebut. Mungkin letaknya diluar Kota Medan," Jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar memberikan Tanah untuk Pembangunan Insfrastruktur Militer, yang tanahnya berasal dari tanah kawasan hutan." Penyediaan tanah ini bergantung dari KLHK," kata Sofyan A.Djalil.

Ia juga menambahkan agar nantinya tanah ini akan diberikan Hak Pengelolaan atau HPL." Artinya ada kepastian hak. Di atas HPL tersebut bisa diterbitkan Hak Guna Usaha sehingga tanah tersebut terjaga dan tidak khawatir akan diserobot." Tegasnya.(red).

Post a comment

 
Top