0
POTRETRI007.COM - Menteri Negara Badan Urusan Milik Negara (BUMN) menjelaskan dalam rapat terbatas, setelah melakukan koordinasi dengan Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) beberapa waktu yang lalu,  dan sesuai adanya rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dengan DPRD Sumatera Utara, Dirut PTPN II,  Dirut PTPN. III,  Kapolda Sumatera Utara, Kakanwil BPN Sumatera Utara dan instansi terkait menjelaskan,  pihaknya sangat mendukung penghapus bukuan tanah Eks HGU II yang sekian lama terbengkalai.

Dikatakannya areal Eks HGU seluas 2.216 Ha diantaranya 5.873 HA eks HGU PTPN II telah mendapat persetujuan Penghapus bukuan,  maka harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut tata cara penghapus bukuan harus dilakukan oleh pemegang saham,  salah satunya Menteri BUMN.

Bahwa permasalahan Eks HGU berawal pada tahun 1997 bertepatan dengan Era Reformasi,  saat itu suasana yang terjadi muncul tuntutan masyarakat maupun pihak-pihak tertentu.

Sebelumnya Kepala Kanwil Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara,  Bambang Priyono menjelaskan, penyelesaian proses penghapus bukuan aset Eks HGU akan tuntas pada tahun 2019 .

Insya Allah dengan kerja Ikhlas,  mentaati seluruh proses yang akan ditentukan dan dukungan semua pihak, penyelesaiannya akan tercapai seperti yang diharapkan.(red).

Posting Komentar

 
Top