0

POTRETRI007-TIm Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (LBH KAP AMPERA) Dipimpin VIVIAN ARNIE,SH.MH Dan EFFENDI,SE beserta M.SUKADI JAYA LUBIS,SH, WIMPI MANOARFA,SH Telah menyurati Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta yang inti suratnya antara lain:

Jakarta, 28 Maret 2019, Nomor: 290/LBH-KAP.AMPERA/III/2019 LAmpiran: 1 (Satu) berkas. Perihal: MOHON MENGELUARKAN SUKRISNO ALIM SUDIBYO DARI LAPAS PASIR PANGARAIAN. Kepada Yth, MENTERI HUKUM DAN HAM R.I Di-Jakarta. Dengan hormat, Untuk dan atas nama klien kami SUKRISNO ALIM SUDIBYO sesuai surat kuasa terlampir, bersama ini kami datang menghadap Bapak Menteri memohon sebagaimana perihal tersebut diatas. Bahwa sehubungan data yang kami peroleh dari RUTAN KLS.II-B Dumai bahwa LABEL YANG DIPASANG DI DEPAN KAMAR B.02 Tertera bahwa KLien kami SUKRISNO BIN PAINO SUDIBYO DIDAKWA PASAL 378 KUHP dengan masa HUKUMAN: 1 TAHUN 3 BULAN.(terlampir). Sesuai data tersebut, perlu kami jelaskan Bahwa KLien kami SUKRISNO ALIM SUDIBYO ditahan sejak tanggal 28 Januari 2018, berarti Masa penahanan KLien kami berakhir pada tanggal 28 April 2019 (genap 1 tahun 3 bulan). Untuk itu MOHON KIRANYA KLIEN KAMI "SUKRISNO ALIM SUDIBYO",

Pada tanggal 29 April 2019 SEGERA DIKELUARKAN DARI LAPAS PASIR PANGARAIAN KLS.II.B ROKAN HULU, Berhubung KLIEN KAMI Telah dipindahkan oleh PIHAK RUTAN DUMAI KLS.II.B KE LAPAS PASIR PANGARAIAN KLS.II.B ROKAN HULU Sejak bulan Pebruari 2019. Hal ini kami ajukan DEMI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA. Demikian hal ini kami sampaikan, ditunggu jawabannya pada kesempatan pertama, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Kuasa dari Sukrisno Alim Sudibyo. LBH KAP AMPERA (VIVIAN ARNIE,SH)  (EFFENDI,SE)  Tembusan disampaikan kepada Yth: 1.Bapak Presiden R.I di Jakarta. 2.Ketua DPR R.I di Jakarta. 3.Ketua KOMNAS HAM di Jakarta. 4.Ketua Mahkamah Agung R.I di Jakarta 5.Ketua Komisi Yudisial R.I di Jakarta 6.Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. 7.Pimpinan Bhayangkara Indonesia di Jakarta. 8.KAKANWIL Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau di Pekan Baru. 9.Semua Media Cetak & Online dll.

"Kami menyurati Menteri Hukum dan HAM R.I, sangat beralasan sebab klien kami sejak ditahan di RUTAN DUMAI TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PENAHANAN DAN PERPANJANGAN PENAHANAN BAIK DARI JAKSA PENUNTUT UMUM, KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI, KETUA PENGADILAN TINGGI PEKAN BARU MAUPUN SURAT PENETAPAN PENAHANAN DARI KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I, Karena KLIEN KAMI TELAH MENGAJUKAN KASASI Setelah JAKSA MENGAJUKAN BANDING. ANEHNYA Pada bulan Pebrvari 2019 klien kami dipindahkan ke LAPAS PASIR PANGARAIAN, Padahal KLIEN KAMI BELUM ADA MENERIMA SURAT VONIS DARI PENGADILAN NEGERI DUMAI MAUPUN SURAT PUTUSAN DARI MAHKAMAH AGUNG R.I , ADA APA SEBENARNYA DIBALIK PERKARA KLIEN KAMI INI, SEPERTINYA PIHAK JAPOLHAK BENAR BENAR TIDAK BERSAHABAT LAGI DENGAN WARTAWAN KHUSUSNYA DENGAN WARTAWAN BHARINDO" TEGAS KETUA TIM DI JAKARTA.

Disatu sisi, kami telah melaporkan saksi RDL Oknum POLRI Yang diberhentikan dengan tidak hormat yang telah dengan berencana menganiaya klien kami dengan memukul klien kami di dalam rumah orang tuanya disaksikan kedua orang tuanya Syamsuri dan Yulida beserta abang dan adik RDL, Sebab akibat pemukulan dada klien kami yang sangat keras tersebut, hingga kini bekas pukulan RDL telah membuat luka didalam dada klien kami.Saat di RUTAN DUMAI, KLien kami selalu berobat ke Poliklinik Rutan Dumai, dan pihak Dokter di Rutan Dumai hanya memberikan Resep untuk membeli obat di luar Rutan. Kami saat berkunjung ke Rutan Dumai awal Pebruari 2019 menjenguk Klien kami Wartawan Bharindo tersebut, melihat keadaannya sangat memprihatinkan sekali, dimana wajahnya semakin kuyu dan badannya semakin kurus, dikarenakan menahan sakit lahir dan bathin, Klien kami saat itu mengatakan permasalahannya telah dilaporkan ke KAPOLRI & KOMNAS

HAM R.I Tetapi hingga kini belum ada tanggapan. Ungkap Effendi didampingi Naibaho saat dikonfirmasi di kantor Perwakilan LBH KAP AMPERA Prov.Riau .(Red).

Post a comment

 
Top