0
POTRETRI007.COM - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Peduli Ummat (FPU) Lembaga Bantuan Allah - Sumatera Utara - Indonesia melalui media online ini Selasa (02/07/2019) menyatakan sikap,
bahwa pelepasan lahan tanah di Pasar IV Mabar Hilir Medan Deli dinilai penuh dengan kecurangan dan Illegal.

Ahmad Yani bin Abdul Hamid menunding pelepasan lahan tanah dimaksud penuh dengan kecurangan dan ketidakadilan.
Karena di dalam surat Induk luas tanah tersebut lebih kurang 22 hektar, dan tertulis di dalam peta induk nilai suratnya  sebanyak 257 surat.
Dikatakan Ahmad Yani bin Abdul Hamid, pihak panita pelepasan lahan tanah tersebut tidak akan sanggup untuk mendapatkan sejumlah surat sesuai yang tertera di dalam peta Induk.
Belum lagi tanah yang di peta Fasum (Fasilitas Umum) luasnya lebih kurang 5 hektar yang mana di peta Fasum tersebut tidak ada tertulis Nomor Persilnya.
Melainkan yang ada hanya nama empat orang (Penduduk Setempat) tertulis di peta Fasum tersebut.

Hal ini disampaikan Ahmad Yani bin Abdul Hamid, karena dirinya masih memegang Amanah selain Berkas Asli tersebut, (8)  surat Persil yang belum dibayar oleh Panitia Pelepasan Lahan Mabar Hilir.

Dan disamping itu kata Ahmad Yani bin Abdul Hamid,  dirinya punya niat kuat untuk membela masyarakat setempat yang masih menyimpan surat SKT (Surat Keterangan Tanah), agar mendapatkan haknya yang dulunya pada tahun 1976 belum dibayar oleh kepala Pimpro Proyek lahan tanah dimaksud.

Masih kata Ahmad Yani bin Abdul Hamid, dalam kesempatan ini Menyatakan, Panitia pelepasan lahan tanah yang dimaksud tidak bisa mendapatkan sebanyak 150 surat Persil, ataupun surat Sertifikat Hak Milik (SHM)
dengan cara MAFIA mereka, Panita dan pengurus lainnya menyikat habis melepaskan jual beli lahan tanah tersebut kepada Awi SH. Disamping itu panitia pada saat transaksi jual beli surat tanah dimaksud ada yang ditolak dan pihak panitia mengatakan beberapa surat Persil berganda. Sampai saat ini ada beberapa surat persil yang belum dibayar.

Ahmad Yani bin Abdul Hamid memastikan Legalitas Lahan Tanah tersebut atas nama Dirjend Perhubungan Laut Pelayaran I ( ADPEL BELAWAN)saat ini ada di tangannya, yang diserahkan langsung oleh saudara Azwar Syahputra pada tanggal 10 Januari 2008 silam. Sementara itu, pada saat transaksi jual beli sejumlah surat tapak tanah yang ada di lahan tersebut, Ahmad Yani tidak di libatkan dan tidak dihadirkan serta tidak diberitahu.

“Terus terang sampai saat ini saya tidak terima dengan perlakuan Ketua panitia pelepasan lahan Tanah Mabar Hilir. Sebab, selaku Pemegang atau Penyimpan Akte Pelepasan Hak Nomor 22/Akte/1976 dan Peta Induk atau peta penunjuk lokasi, dan peta Fasum serta surat pernyataan ganti rugi
dari masyarakat Pasar IV Mabar Hilir Medan Deli, saya tidak pernah diberitahukan. Padahal, seharusnya saya diinformasikan, karena nama saya juga tercantum di susunan kepanitiaan,” terangnya.

Dikatakan Ahmad Yani bin Abdul Hamid, kasus ini sudah lama dilaporkan ke Kapoldasu, dan kasus ini ditanggapi. Ahmad Yani mengungkapkan perjuangan ini adalah target program kerja Forum Peduli Ummat (FPU) Lembaga Bantuan Allah sifatnya untuk membela masyarakat setempat pemilik pertama lahan tanah tersebut, Hak mareka ada juga yang belum dibayar sejak dulu.

Jika seandainya perjuangan ini bukan semata - mata niat untuk membela masyarakat setempat dengan rasa peduli yang mendalam kepada Ummat/ masyarakat setempat Mabar Hilir Medan Deli sudah lama Alas Hak/ Berkas Asli lahan tanah dimaksud dan beberapa surat Persil yang saya pegang, mau dibeli "Mafia tanah" Kota Medan(TS)pada saat itu saya dipertemukan dengan TS oleh Ustadz Safi‘i Ketua Manasik Haji dan Umroh Mutazam. Saat itu semua surat Berkas Asli dan surat Persil yang ada sama saya mau dibayar PUTUS oleh Tamin Sukardi.

 Alhamdulillah atas Bantuan Allah hati saya tidak tergoda Sampai saat ini surat - Berkas Asli dan surat Persil lahan tanah tersebut masih ada tersimpan rapi di Arsip/ Brangkas FPU Lembaga Bantuan Allah.

Kesimpulannya disini kata Ahmad Yani bin Abdul Hamid, kami bukan mencari keuntangan pribadi dan bukan pula mencari masalah, tapi kami mau menyelesaikan masalah, sabab informasi yang kami terima sampai saat ini pihak pengembang belum bisa mendapatkan izin dari BPN (Badan Pertanahan Nasional ) Kota Medan untuk mengeluarkan surat Perubahan Prinsip, yang mana lahan tanah tersebut pada dasarnya adalah atas nama tapak tanah Perumahan Dirjend Perhubungan Laut - Pelayaran I Adpel Belawan.(Red/Mdn).

Posting Komentar

 
Top