0
 
MEDAN - Melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LSM Strategi yang diketuai Binsar Simbolon,SH,MH (foto), wadah sosial kontrol independen berbasis massa (Lsm Strategi,red) ini kembali mendesak Gubernur Sumatera Utara Letjend TNI (Purn) H.Edy Rahmayadi segera meninjau ulang perpanjangan kontrak antara PDAM Tirtanadi dengan PT.Tirta Lyonnaise Medan (TLM) sesuai perjanjian kerjasama PT.TLM dan PDAM Tirtanadi bernomor: 19/MoU/DIR/2017 tanggal 15 Desember 2017 yang disinyalir sarat kepentingan sejumlah oknum tertentu hingga berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

Pasalnya, sebagaimana informasi yang didapat jika dalam Memorendum of Understanding (MoU) sebelum diperpanjang pada Desember 2017 silam guna menambah pasokan air 400 ltr/dtk. Yaitu dari 500 menjadi 900 ltr/dtk dengan penambahan/membangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang berlokasi di Jl.Limau Manis Tanjung Morawa Deli Serdang diduga tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dimana kontrak yang dimaksud (MoU lama) seyogianya berakhir tahun 2025 mendatang. Artinya, PT.Tirta Lyonnaise Medan (TLM) akan menjadi milik PDAM Tirtanadi. Papar Binsar, advokat muda ini dikantornya Jl.Kedondong Pasar 7 Marindal, Minggu (07/07)
 Indikasi kecurangan yang terjadi di era kepemimpinan Sutedi Raharjo sebagai Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi tersebut diperkuat dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2018. Diungkapkan Ambar Wahyuni, Kepala Perwakilan BPK RI Sumut, Rabu ((26/6/2019) akhir bulan lalu usai menggelar kegiatan Media Workshop bertema 'Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah'.
 "Sesuai hasil pemeriksaan BPK pada 2018 menemukan kontrak antara PDAM Tirtanadi dengan TLM dilaksanakan pada 2017, padahal jangka kontraknya masih lama", ungkap Ambar kala itu dan kemudian menyatakan, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara selaku pemilik BUMD tersebut atas temuan (BPK RI,red) itu bisa meninjau ulang perpanjangan kontrak yang dipercepat sebelum masa kontraknya berakhir

 Menurut Binsar Simbolon, sebagai owner PDAM Tirtanadi Gubsu H.Edy Rahmayadi dituntut bersikap tegas menyelesaikan polemik seputar MoU antara Tirtanadi - TLM yang sarat korupsi, mengarah keindikasi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. "Undang-Undang tidak melarang MoU, tapi harus memenuhi syarat!?", tegasnya

Sambungnya lagi, "Tanpa disadari, fenomena yang telah menyita waktu dan pemikirin stakeholder Tirtanadi ini jika tidak segera difollow up tentunya dapat menjadikan preseden buruk terhadap kinerja Pemerintahan Gubsu Edy, mantan Pangkostrad yang dikenal tegas dan berwibawa. Yang diawal kepemimpinannya tahun lalu kerap mengajak seluruh komponen masyarakat agar objektif membangun Sumut dalam rangka mewujudkan Propinsi Sumatera Utara yang maju, beriman, sekaligus bermartabat".(red/Mdn).

Posting Komentar

 
Top