0
POTRETRI007 - Menyikapi berbagai Konflik Permasalahan Pertanahan khususnya di Wilayah Sumatera Bagian Utara meliputi Provinsi Nanggro Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Presidium Pusat Reclasseering Indonesia telah mengutus Agen Khusus RI 007 untuk menelusuri dan menangani langsung permasalahan yang merebak dikalangan Masyarakat Demi Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Kepentingan Negara dan Masyarakat.

 Dan sebagaimana yang diatur dalam Undang Indang Darurat No.8 Tahun 1954.

 Sebagaimana halnya kita ketahui saat ini telah banyak Spekulasi yang berkembang tentang adanya suatu Kebijakan Meneg BUMN atas permasalahan Tanah Eks HGU PTPN 2 yang harus segera didistribusikan kepada Masyarakat Adat dan Para Petani yang memiliki Legalitas sesuai dengan data kepemilikan penguasaan Lahan Eks HGU yang diusahai dan dikuasai secara Turun temurun sebagaimana dituangkan didalam PP 24 Tahun 1997.

 Disamping itu mengenai Tanah Eks HGU PTPN 2 NB.Eks.PTP IX keseluruhannya adalah merupakan TANAH BEKAS KONSESI DELI MASCAPAI Yang pada Masa Pemerintahan Penjajahan Belanda Seluruh Tanah Konsesi tersebut adalah Milik Kesultanan Deli yang dikontrak atau disewa oleh Belanda dari Sultan Deli.

 Negara kita menghormati adat istiadat, Kesultanan Deli Tidak pernah Menjual atau Mengalihkan Tanah Adat Deli kepada Belanda, justeru Belanda hanya diberi Hak konsesi ( menyewa) dengan batas waktu tertentu.

 Sebagaimana data Arschif di Negeri Belanda tertera Data Concessies Deli

 Jadi bila kita lihat daftar Arsip konsesi tersebut jelaslah bahwa keseluruhan Tanah Deli adalah Milik Kesultanan Deli , apabila Konsesi atau Kontrak atau Hak Sewa sudah habis maka seharusnya Tanah tersebut di kembalikan kepada Sultan Deli selaku Pemilik yang Syah terlebih dahulu .

 Dimana kepada Para Pejuang ataupun Rakyat yang mengerjakan Lahan untuk Pertanian dan Palawija diberikan Kartu Reorganisasi Pendudukan Tanah dikenal dengan KRPT.

 Mengingat pada Masa Pemerintahan Republik Indonesia sejak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 , Tanah Konsesi yang diusahai oleh Deli Mascapai banyak diambil alih dan digarap oleh Para Pejuang Kemerdekaan, dan untuk penertibannya maka Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Darurat No.8 Tahun 1954.

 Didalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas kedudukan Ketua Adat Sangat Kuat di Negeri Deli Ketua Adat adalah Sultan Deli, dan hingga kini Keberadaan Kesultanan Deli Masih Ada berdiri di Kota Medan.

 Berhubung mengenai pertanahan mengikat Hak Adat, maka Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Didalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas kedudukan Ketua Adat Sangat Kuat di Negeri Deli Ketua Adat adalah Sultan Deli, dan hingga kini Keberadaan Kesultanan Deli Masih Ada berdiri di Kota Medan.(Kris).

Posting Komentar

 
Top