0
"Dua area yang berbeda lokasi terhadap surat perintah pembayaran yang sudah masuk ke rekening PTPN2"

Deli Serdang | Potret RI - Pelepasan tanah eks PTPN 2 yang seharusnya digunakan dan dimanfaatkan Masyarakat diduga adanya permainan dan cacat hukum dalam pelepasan tanah eks PTPN 2 di dusun III, yang mengakibatkan akan adanya kerusakan system hukum dan aturan yang berlaku dan administrasi wilayah.

Dari temuan dilapangan ditemukan adanya permainan dari oknum oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi baik dari perangkat pemerintah setempat maupun oknum yang ada di PTPN 2.

Dengan mengerahkan alat berat lokasi yang sudah dilepas namun dasar dasar penguasaan fisik yang diindikasikan adanya tindakan pidana maupun letak dan titik yang diratakan tidak berada pada letak maupun lokasi sesuai apa yang terlihat maupun berdasarkan dokumen kepemilikan.

"Ini bisa dilihat dari surat pernyataan penguasaan fisik yang ditanda tangani dan diketahui kepala desa setempat, sudah pasti disini mereka akan mengatakan lokasi tersebut adalah satu hamparan dan suka hati para pembeli yang nota bene luas dari lahan yang diratakan oknum adalah tidak sesuai", ungkap masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya dengan menunjukkan surat penguasaan fisik dan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah desa maupun PTPN 2. 

Dengan memporakporandakan Tanaman Rakyat, oknum yang menganggap mereka sudah menggantikan dengan membayar SPP ke rekening milik PTPN 2 pada bulan September 2019.

Dari data yang diperoleh , Keterlibatan Oknum Kades KK sangat kental karena Oknum Kades telah Menandatangani Surat Pernyataan dari Masyarakat yang diduga sarat rekayasa, hal ini sudah melanggar KUHP pasal 263.

Hasil pantauan Tim yang memantau dilapangan  dan sesuai wawancara dengan beberapa warga yang tanamannya dirusak oleh sigajah kuning, mengatakan pengrusakan tanaman tersebut diduga dilakukan oleh pihak Investor yang telah membeli lahan Eks HGU tersebut dari Oknum Masyarakat dengan melibatkan Oknum Kades KK.

Sementata itu Tim Advokasi Komite Kerja Advokat Reklasseering Indonesia Partikulir (KKA RIP) Jakarta selaku kuasa Hukum Kelompok Tani Prasejahtera  (KOPRA) dipimpin oleh DR.A.J.P.Olinger, SH.MBA dudampingi Wandi Sitepu, Wahab Malayu, R.Sukrisno Alim, SH, H.M.Agussyah,SE. SH, Ruli Apandi, SH, meminta kepada perangkat Hukum yang terkait khususnya Kepada Kapolda Sumatera Utara selaku Pihak Berwajib Polda Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara selaku Kepala Daerah Pemerintah Sumatera Utara, "Segera mengmbil sikap Menghentikan Pengrusakan Tanaman Rakyat dan segera Membongkar Bangunan Tembok Keliling yang dibangun Pihak Ketiga diduga Tanpa ada Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB)," terang ketua KKA RIP selaku kuasa Hukum kelompok tani prasejahtera.

Mengingat areal tanah tersebut merupakan Tanah yang diusahai dan diduduki oleh Kelompok Tani Prasejahtera (KOPRA), dan hingga kini permasalahan tanahnya tersebut masih dalam proses penyelesaian dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Prov.Sumatera Utara sebagaimana yang telah di Rekomendasi oleh Meneg BUMN Tahun 2018 dan Gubernur Sumatera Utara .

Mengenai Proses Penghapusbukuan Tanah Bekas HGU PTPN II, harus sesuai prosedur dan harus sesuai Data bukti Kepemilikan Kelompok Tani, mengenai adanya upaya Oknum oknum Masyarakat yang telah berupaya melakukan Spekulasi dengan cara membayar  uang ganti rugi atas penghapusbukuan dan pemindahtanganan tanah beserta bangunan rumah dinas Eks.HGU PTPN II di Desa Emplasmen Kualanamu Masih Perlu diteliti kembali Kebenarannya.

"Sebab sesuai data yang diperoleh dilapangan Surat Perintah Pembayaran (SPP) di terbitkan di Desa Sekip bukan di Desa Emplasmen Kualabamu." Ungkap ketua KKA RIP kembali.(sabtu, 25/01/2020)

Tim Investigasi KKA RIP bersama dengan Para Wartawan yang meliput berita dilokasi, telah melakukan penelusuran permasalahan tersebut.

"Diminta kepada Pihak pihak yang bersepekulasi dengan mengerahkan alat berat serta membangun Tembok Pagar tanpa IMB segera menghentikan Aktivitasnya, sebab hal ini sudah sangat melanggar hukum," ucap DR.A.J.P Olinger.

Kepada Pemerintah Daerah setempat Camat Beringin Bupati Deli Serdang dan Gubernur Sumatera Utara segera mencabut Semua Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dikeluarkan dan diketahui Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu, mengingat surat tersebut sarat dengan rekayasa dan pelanggaran Hukum. (Red.Su/Tim)

Post a comment

 
Top