0
Potretri007-  Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat (LBH KAP-AMPERA) Pimpinan R.Sukrisno Alim Sudibyo SH dan Komite Kerja Advokat & Pengacara Reklasseering Indonesia (KKAP.RI) Perwakilan Sumatera Utara Wandi Sitepu mendukung penuh upaya DPRD Deli Serdang yang meminta agar Pemerintah Kab.Deli Serdang segera Membongkar Bangunan Ruko diduga Tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan. Kami yang beberapa waktu yang lalu telah melakukan investigasi dan mengawasi permasalahan tanah di Desa Emplasmen Kuala Namu Kec.Beringin Kab.Deli Serdang Prov.Sumatera Utara. hasil Investigasi yang kami temukan adanya upaya Oknum Kades yang diduga telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan turut serta menandatangani surat pernyataan salah seorang warga yang menyatakan menguasai Tanah HGU PTPN.2 sejak tahun 1997, yang kenyataannya salah seorang warga tersebut berdomisili di Desa Sekip bukan di Emplasmen Kualanamu.

 Diduga berdasarkan surat pernyataan tersebut, maka dibuatlah suatu perikatan dengan OTK berinitial H.Z alias H.A yang memodali dan membangun Tembok keliling serta membangun beberapa unit Ruko di Kecamatan Beringin sebagaimana kita ketahui saat ini telah dilakukan Sidak oleh Anggota Komisi C DPRD Deli Serdang Senin (9/3).

 Anggota DPRD Deli Serdang tersebut saaf diwawancarai oleh beberapa awak media menegaskan akan merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupateb Deli Serdang segera Membongkar Bangunan Ruko Tanpa IMB di Kec.Beringin yang dibangun diatas tanah HGU PTPN.2 .

 Hasil pantauan sementara Tim LBH KAP-AMPERA dan KKAP.RI telah menemukan adanya pihak pihak tertentu yang mengklaim bahwa tanah HGU PTPN. 2 tersebut merupakan Bagian dari Hak Kelompok Tani yang memiliki Legalitas dari Pemerintah Sumatera Utara yang dilindungi oleh Undang Undang .

 Mengenai adanya penerbitan Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Oknum Kepala Desa , Hal tersebut telah DILARANG untuk diterbitkan sebagaimana yang diterangkan didalam Surat Bupati Deli Serdang Nomor: 593/1795 tanggal 18 Mei 2004  yang ditujukan kepada Seluruh Camat se Kabupaten Deli Serdang termasuk disampaikan kepada Camat Beringin.

 Adapun isi Surat Larangan Penerbitan SURAT KETERANGAN TANAH oleh Bupati Deli Serdang antara lain : Menunjuk Surat Bupati Deli Serdang yang terakhir No.593/2096 tanggal 25 April 2001 perihal seperti Surat diatas. Berkenaan dengan itu kembali dipertegas kepada Saudara (Para Camat Se Deli Serdang) sebagai berikut:

 1.Kepala Desa/Lurah TIDAK dibenarkan menerbitkan Surat Keterangan Tanah diatas Ex.HGU PTPN. II Tanjung Morawa Tanpa Alas Hak yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Ketentuan Perundag Undangan yang berlaku.

Camat selain tidak dibenarkan Melegalisasi Surat Keterangan Tanah sebagaimana dimaksud pada point 1 (satu) diatas, juga diminta untuk melakukan pengawasan dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

3.Terhadap Surat surat Keterangan Tanah yang Telah terlanjur di terbitkan oleh Kepala Desa dan Dilegalisasi oleh Camat pada Tanah Ex-areal HGU PT.PN II Tanjung Morawa Tanpa dasar hukum yang dapat di pertanggung jawabkan diminta Agar SEGERA DITARIK/ DIBATALKAN.

Surat Penegasan Bupati Deli Serdang yang ditanda tangani Drs.H.Amri Tambunan tersebut ditembuskan kepada: 1.Gubernur Sumatera Utara. 2.Ka.Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara.3.Ketua DPRD Deli Serdang dan 4.Ka  Kantor Pertanahan Deli Serdang.

Bahwa Surat Penegasan Bupati Deli Serdang tersebut Hingga kini masih berlaku.

Kami minta kepada Pemerintah Harus segera menindak tegas para Oknum Oknum Kepala Desa yang telah menerbitkan Surat Surat Keterangan Tanah di Areal Ex.HGU PTPN.II termasuk terhadap Oknum Kepala Desa Emplasmen Kuala Namu yang diduga ikut terlibat menanda tangani Surat Keterangan dan Pernyataan , sehingga telah terjadi Peralihan Hak sehingga bisa berdiri bangunan Ruko Tanpa IMB.Tegas Sukrisno di Bandara Kuala Namu.(tim/krs).

Posting Komentar

 
Top