0
Medan - R.Sukrisno Alim Sudibyo,SH selaku Ketua LBH KAP AMPERA mendukung penuh kebijakan Presiden R.I Joko Widodo dan menegaskan kepada Pemerintah Jangan tebang pilih dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan di Sumatera Utara khusus masalah Tanah Ex.HGU PTPN.II seluas 5.873 Ha dan masalah tanah Ex.Konsesi Polonia Di Kelurahan Sari Rejo dan Kelurahan Suka Damai Kec.Medan Polonia Kota Medan.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi ke Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 Maret 2020. Undangan tersebut untuk membahas penyelesaian sengketa lahan di Sumatera Utara.
Menurut Jokowi, ada dua masalah pertanahan di Sumatera Utara yang harus segera diputuskan, yakni konflik eks lahan Hak Guna Usaha PTPN II dan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, eks Bandara Polonia Medan.
"Terkait eks HGU PTPN II, data yang saya dapat terdapat 5.873 hektar yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN II dan sekarang statusnya dikuasai langsung oleh negara," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020
Dari luas tersebut, kata Jokowi, sebesar 3.104 hektar belum memperoleh izin penghapusbukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan sisanya, seluas 2.768 hektar telah memperoleh izin penghapusbukuan.
"Sebab itu, dalam ratas ini kita fokus bicara percepatan penyelesaian lahan eks HGU PTPN II, baik yang memperoleh izin pembukuan maupun yang belum," ujar Jokowi.
Sejalan dengan itu, Jokowi juga meminta Kementerian BPN/ATR untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah eks HGU PTPN II untuk menghindari spekulasi tanah.
"Sehingga tanah eks HGU PTPN II betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah provinsi. Tolong betul-betul ada inventarisasi, verifikasi ulang," ujar Jokowi.
Sementara terkait sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, Jokowi mengatakan ada 591 hektar tanah eks Bandara Polonia. Dari jumlah itu, terdapat 302 hektar yang dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI-AU, sedangkan tanah seluas 260 hektar belum memiliki sertifikat.

Di atas tanah seluas 260 hektar yang belum bersertifikat itu, kata Jokowi, terdapat 5.036 KK atau 27 ribu warga termasuk ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektar yang telah memiliki putusan hukum di MA.
"Oleh karena itu, saya minta dicarikan penyelesaian yang adil. Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik dan hal ini perlu segera diputuskan karean bukan hanya menyangkut aset-aset TNI-AU, tapi juga 27 ribu warga yang saat ini menempati 260 hektar eks lahan Bandara Polonia," ujar Jokowi
Belajar dari kasus ini, Jokowi meminta seluruh kementerian/lembaga, Pemda untuk menertibkan administrasi. "Jaga aset yang dimiliki sehingga tidak memunculkan masalah yang berlarut-larut," ujar Jokowi.

Dalam menyikapi berbagai Konflik Permasalahan Pertanahan khususnya di Wilayah Sumatera Bagian Utara meliputi Provinsi Nanggro Aceh Darusalam (NAD), Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Presidium Pusat Reclasseering Indonesia telah mengutus Agen Khusus RI 007 untuk menelusuri dan menangani langsung permasalahan yang merebak dikalangan Masyarakat Demi Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Kepentingan Negara dan Masyarakat.

Dan sebagaimana yang diatur dalam Undang Indang Darurat No.8 Tahun 1954.

Sebagaimana halnya kita ketahui saat ini telah banyak Spekulasi yang berkembang tentang adanya suatu Kebijakan Meneg BUMN atas permasalahan Tanah Eks HGU PTPN 2 yang harus segera didistribusikan kepada Masyarakat Adat dan Para Petani yang memiliki Legalitas sesuai dengan data kepemilikan penguasaan Lahan Eks HGU yang diusahai dan dikuasai secara Turun temurun sebagaimana dituangkan didalam PP 24 Tahun 1997.

 Disamping itu mengenai Tanah Eks HGU PTPN 2 NB.Eks.PTP IX keseluruhannya adalah merupakan TANAH BEKAS KONSESI DELI MASCAPAI Yang pada Masa Pemerintahan Penjajahan Belanda Seluruh Tanah Konsesi tersebut adalah Milik Kesultanan Deli yang dikontrak atau disewa oleh Belanda dari Sultan Deli.

Negara kita menghormati adat istiadat, Kesultanan Deli Tidak pernah Menjual atau Mengalihkan Tanah Adat Deli kepada Belanda, justeru Belanda hanya diberi Hak konsesi ( menyewa) dengan batas waktu tertentu.

 Sebagaimana data Arschif di Negeri Belanda tertera Data Concessies Deli

 Jadi bila kita lihat daftar Arsip konsesi tersebut jelaslah bahwa keseluruhan Tanah Deli adalah Milik Kesultanan Deli , apabila Konsesi atau Kontrak atau Hak Sewa sudah habis maka seharusnya Tanah tersebut di kembalikan kepada Sultan Deli selaku Pemilik yang Syah terlebih dahulu .

 Dimana kepada Para Pejuang ataupun Rakyat yang mengerjakan Lahan untuk Pertanian dan Palawija diberikan Kartu Reorganisasi Pendudukan Tanah dikenal dengan KRPT.

 Mengingat pada Masa Pemerintahan Republik Indonesia sejak Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 , Tanah Konsesi yang diusahai oleh Deli Mascapai banyak diambil alih dan digarap oleh Para Pejuang Kemerdekaan, dan untuk penertibannya maka Pemerintah mengeluarkan Undang Undang Darurat No.8 Tahun 1954.

 Didalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas kedudukan Ketua Adat Sangat Kuat di Negeri Deli Ketua Adat adalah Sultan Deli, dan hingga kini Keberadaan Kesultanan Deli Masih Ada berdiri di Kota Medan.

 Berhubung mengenai pertanahan mengikat Hak Adat, maka Pemerintah telah Menerbitkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Didalam Peraturan Pemerintah tersebut jelas kedudukan Ketua Adat Sangat Kuat di Negeri Deli Ketua Adat adalah Sultan Deli, dan hingga kini Keberadaan Kesultanan Deli Masih Ada berdiri di Kota Medan.(Tim).

Posting Komentar

 
Top