0
"Pejabat memberikan Fasilitas kepada Mafia atas Penguasaan Lahan yang selayaknya difungsikan untuk Kesejahteraan Rakyat"

Riau | Potret RI - Hukum sudah kerasa tidak bisa lagi diterapkan, seakan hukum dan pelaksana dari UU hanyalah sebuah satpam bagi para mafia yang merasa diri mereka sangat bebas sehingga UU dan putusan yang dikeluarkan dianggap bisa mereka atasi dengan adanya memasukkan dana kekantong kantong Pejabat Terkait Maupun Pemerintah Pusat sehingga mereka diberikan fasilitas baik kekuatan aparatur untuk menjaga aset aset dari rampasan dari Rakyat dan Negara.

Sementara itu Pansus keputusan DPR-RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah lahan secara Nasional Nomor:032/RKM/PANSUS TANAH/DRP RI/2004 Tentang Rekomendasi tentang penyelesaian tuntutan Masyarakat Desa Air Hitam, atas tanah seluas ± 2050 Hektar yang terletak di diluar Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1 tanggal 2 April 1997 Atas nama PT Musim Mas agar di kembalikan kepada masyarakat Desa Air Hitam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah mengeluarkan Surat Rekomendasi putusan tertanggal 27 September 2004 sesuai dengan Hasil Rapat Pleno pansus DPR RI untuk mengadakan penyelidikan terhadap masalah pertanahan secara Nasional, yang di pimpin Oleh Ketua 
I Nyoman Gunawan SH.MBA,M.Sc dan wakili Ketua H.M. La ode Djeni Hasmar S.Sos M.Si, Wakil ketua Drs.Anwar Malik dan Wakil Ketua Drs.Susono Yusuf.

Hasil dari putusan tersebut hanya sebuah Rekomendasi penyelesaian tuntutan masyarakat Desa Air Hitam, Atas tanah seluas ± 2050 Hektar yang terletak diluar HGU No.1 Tanggal 2 April 1997 Atau atas nama PT Musim Mas agar dikembalikan kepada masyarakat Desa Hitam, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau.

Fakta dan kenyataan dilapangan tidak bisa nya terlaksana dari sebuah rekomendasi  karena kekuasaan hanya berpihak  bagi perusahaan yang mendukung program Pemerintah untuk menjual Negeri bagi pengusaha Taipan. Hal ini mengundang tanya jawab dalam pemikiran apakah Pemerintah Pusat benar benar melaksanakan amanat yang diberikan kepada mereka.

warga Desa Air hitam saat dikonfirmasi Tim Media  mengatakan bahwa bahwa," lahan tersebut masih dikuasai oleh PT Musim Mas, Sementara Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Pansus DPR-RI tertanggal 27 September 2004 jelas tertuang di dalamnya beberapa kesepakatan", ungkap warga, 28/3/2020.

Rekomendasi yang dikeluarkan anara lain "Gubernur Propinsi Riau, Agar segera mempasilitasi Supaya PT Musim Mas bersedia membangun perkebunan bagi masyarakat Desa Pangkalan Lesung, Desa Sorek 1, Desa Betung, Desa Kesuma, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, Desa Dusun Tua, Desa Tanjung Beringin dan Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dengan Pola Kredit Koperasi primer Anggota (KKPA) , merekomendasikan kepada Lembaga keuangan guna menunjang modal pembangunan kebun pola KKPA. Tanggung jawab pemerintah dan semua pihak Khususnya PT Musim Mas dalam rangka pemerataan penguasaan pemanfaatan dan kepemilikan tanah bagi masyarakat di sekitar perkebunan PT Musim Mas tersebut. Dan laporan hasilnya pada kesempatan perlu kepada atasannya dengan tembusan kepada DPR RI",

Selanjutnya, "badan pertanahan Nasional berdasarkan usulan dari Gubernur segera merealisasikan Sertifikasi lahan lahan kebun dengan pola KKPA sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan laporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada atasannya dengan tembusan kepada DPR RI"

"Bupati Pelalawan selaku Ketua pertimbangan Landreform kabupaten Pelalawan segera melaksanakan Retribusi tanah Sebagaimana di maksud diktum pertama dan kedua di atas kepada masyarakat petani yang berhak memilikinya dan laporkan hasilnya pada kesempatan pertama kepada atasannya dengan tembusan kepada DPR RI."

"pihak kepolisian negara republik Indonesia Resort Pelalawan melakukan tindakan kepolisian terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan laporkan hasilnya kepada satuan atasnya dengan tembusan kepada DPR RI."

Hal ini pihak terkait perlu, turun ke desa Air hitam, kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, untuk melakukan peninjauan kembali, (Red.su/LM)

Post a comment

 
Top