0
POTRETRI007- Ketua DPP. LBH.KAP.AMPERA, R.Sukrisno didampingi pengurusnya Ir.Suhiluddin Lubis
melalui media online ini Kamis (25/06/2020) menerangkan bahwa, penyelesaian masalah Pertanahan di Sumatera Utara khususnya permasalahan Tanah  Eks HGU dan HGU PTPN II dan Masalah Tanah Eks Konsesi Polonia Medan.

Sebagaimana arahan dari Presiden R.I Joko Widodo pada 11 Maret 2020 agar dua permasalahan Tanah tersebut segera dipercepat penyelesaiannya, jangan sampai berlarut larut , penegasan tersebut disampaikan langsung kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Agraria/Kepala BPN R.I dan Menteri yang terkait lainnya.

Namun penegasan Presiden R.I tersebut terkesan ada pihak yang memanfaatkan momen tersebut, karena disisi lain setelah ada pernyataan Presiden R.I tersebut Pihak PTPN II melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada masyarakat yang berada di areal HGU PTPN II  segera membongkar rumah dan bangunannya dengan cara sukarela .

Bagi mereka yang membongkar rumah dan bangunannya secara sukarela, kelak akan diberikan uang tali asih, sesuai informasi dari masyarakat besarnya uang tali asih berpariasi, pengakuan  salah seorang warga Helvetia Desa Manunggal yang tinggal di Pasar VI , mereka akan dibayar uang tali asih sebesar Rp 4 Juta.

Sementara informasi dari masyarakat di Sampali mengaku ditawari Rp.20 Juta.

Akibat tidak ada kejelasan yang pasti akan nilai tali asih yang kelak akan diberikan, maka masyarakat yang telah  membangun rumah di areal HGU PTPN.II yang terancam OKUPASI lebih memilih bertahan, karena besaran uang tali asih dinilai tidak manusiawi.

Dan masyarakat yang telah menerima surat pemberitahuan dari kuasa hukum PTPN II    tertanggal 4 April 2020 yang ditanda tangani Sastra.SH.MKn & Partner, saat ini menjadi SANGAT RESAH, karena takut rumahnya akan di OKUPASI.

Akibat surat pemberitahuan Pengacara Sastra SH.MKn & Partner selaku Kuasa Hukum PTPN II, maka para warga di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli melakukan aksi damai dan memprotes keras dan juga  telah mengajukan surat keberatan kepada Kantor ATR/BPN agar segera membatalkan Sertifikat HGU PTPN II No.111 yang terbit tahun 2003.

Hal ini diajukan mengingat pihak PTPN II telah menjelaskan Sertifikat HGU No.111 sebagai dasar untuk melakukan Okupasi atas areal kebun Helvetia yang saat ini digarap oleh masyarakat, yang menurut pengakuan masyarakat di Desa Manunggal, mereka telah mengusahai, menguasai tanah sebagai lahan pertanian serta menduduki tanah bekas Konsesi Helvetia sejak tahun 1998 dengan membangun rumah sebagai tempat tinggal.

Sebagian masyarakat yang mengusahai, menguasai, menduduki tanah bekas Konsesi Helvetia sejak tahun 1998 didukung oleh Sultan Deli, sebagaimana tertera dalam surat Pernyataan dan Pengakuan Sultan Deli  Azmy Perkasa Alam tanggal 30 September 1997.

Kepedulian Sultan Deli kepada masyarakat adalah dengan maksud membantu masyarakat untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan memadai.

Untuk menyelesaikan permasalahan tanah bekas Konsesi Helvetia yang di klaim oleh PTPN II dengan sertifikat HGU No.111 tahun 2003, maka  sebagian masyarakat yang tinggal di Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli meminta Bantuan  Hukum kepada Presidium Pusat Reclasseering Indonesia (RI007) , DPP LBH KAP AMPERA dan Forum Bantuan Hukum Indonesia (FBHI) dikawal oleh Pasukan Khusus Garuda Indonesia Raya (PASSUS GINRA} dan dipantau oleh Aliansi Press Indonesia Membela Aspirasi Rakyat ( API MEMBARA).

 T.K.Perangin Angin Salah seorang warga di Jl Persatuan GG.Persatuan 14 Pasar V Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli merelakan Rumah tempat tinggalnya sebagai Rumah tempat menyalurkan Aspirasi dan keluhan Rakyat.(red).

Posting Komentar

 
Top