0
POTRETRI007.COM - Polemik masalah tanah di kawasan Polonia Medan hingga kini tak kunjung tuntas meski telah ada intruksi presiden Jokowi agar dapat diselesaikan masalah tanah di Sumut.

Pada wartawan Jumat (05/06/2020) Syamsudin  Bin Kamjani (78) warga jalan Rawa Badak Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, seorang Purnawirawan Paskhas TNI AU menjadi korban polemik tanah di Polonia Medan yang tak kunjung tuntas.

Padahal Syamsudin telah memiliki sejumlah alas hak kepemilikan tanah seluas 15788 meter persegi atau lebih kurang 1,5 hektar.

Kepemilikan hak atas tanah itu dibuktikan dengan adanya empat surat masing-masing surat pelepasan hak dan peryataan dari ahli waris dari Kesultanan Deli ditanda tangani Tengku Azmy Perkasa Alamsyah, selanjutnya surat pengantar dari instansi terkait untuk mengurus surat kepemilikan tanah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), surat penyataan dari ahli waris Sultan Deli, surat kecamatan Medan Polonia untuk lahan agro petani.

"Sampai kapan pun tanah yang telah saya kelola sejak tahun 1990 yang dulunya masih hutan muda  itu akantetap saya pertahankan meski pada akhir 1993 atau  Desember 1993 lalu lahan tanaman hias dan rumah makan yang saya miliki telah diporak porandakan sejumlah oknum TNI AU bersenjata lengkap atas perintah komandan AURI berinisial HS, Saya memohon pada Pemerintah Pak Presiden Jokowi, Cq  BPN RI tolonglah nasib kami sebagai purnawirawan TNI AU jangan diabaikan jasanya terutama tolong kembalikan hak atas tanah yang saya miliki yang telah diserobot paksa di kawasan polonia Medan," Harap Syamsudin yang telah mengabdi dan berjuang dalam menumpas pemberontak yang merongrong keutuhan NKRI tersebut.

Ditempat sama, R.Soekrisno selaku ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) KAP.Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) menyebutkan, sebenarnya masalah persoalan tanah di Sumut telah ada atyrannya berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997 tentang pengembalian hak atas tanah kepada tanah adat dan ulayat.

Bahkan saat ini adanya intruksi dari Presiden Jokowi kepada Gubsu untuk segera menyelesaikan polemik tanah di Sumut diantaranya seperti polemik tanah di kawasan Polonia Medan dimana warga Sarirejo telah taat membayar pajak tanah selama puluhan tahun namun sertifikat tak kunjung diterbitkan sementara bagi kepentingan perumahan elit di kawasan itu malah diterbitkan sertifikatnya, ironisnya lahan yang telah puluhan tahun dikelola pak Syamsudin selaku purnawirawan Paskhas TNI AU dengan sejumlah surat alas hak justru sewenang-wenang digusur, diobrak abrik hingga lahan milik Pak Syamsudin diserobot pada akhir Desenber 1993 lalu.

Atas keprihatinan itulah kita dari lembaga LBH.KAP.AMPERA akan memperjuangkan kembali hak atas tanah dari masyarakat Sari Rejo Khususnya tanah seluas 1,5 hektar yang dimiliki Pak Syamsudin sebab pada dasarnya menurut sejarah tanah Polonia tersebut merupakan tanah Consesi Kesultanan Deli MasChappy yang sudah habis masa kontrak tanahnya kepada  Belanda sejak tahun 1944.

Kemudian tanah tersebut dikembalikan haknya pada Kesultanan Deli selanjutnya tanah polonia Medan sebagian dipakai oleh AURI sebagai bandara polonia Medan.

Dalam masalah tanah Pak Syamsudin, lanjut ketua KAP.AMPERA, nantinya pihaknya bersama tim kuasa hukum akan mengajukan penerbitan sertifikat hak atas tanah yang dimiliki Pak Syamsudin ke BPN serta menyurati Panglima TNI dan  Pemprovsu agar hak atas tanah Pak Syamsudin yang telah diserobot sejak 1993 dapat dikembalikan sesuai haknya.Tegasnya.(Gs/Mdn).

Post a comment

 
Top