0

POTRETRI007.COM - Terjadi pergantian Direksi Perum Perindo mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Menteri BUMN Erik Tohir telah menerbitkan  SK-230/MBU/07/2020 dan SK-235/MBU/07/2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan  Direksi dan Dewan Pengawas Perum Perindo.

Menteri BUMN selaku wakil pemerintah dan sebagai pemilik modal telah mengangkat Fatah Setiawan Topobroto sebagai Direktur Utama, Raenhat Tiranto Hutabat sebagai Direktur Operasional dan Mukhamad Taufiq sebagai Direktur Keuangan.

Selain jajaran Direksi juga Dewan pengawas yang baru sebagai Ketua Dewan Pengawas Muhammad Yusuf dan anggota Johnson Sihombing dan Lauziah.

Pergantian ini langsung menjadi pembicaraan di kalangan pelaku usaha baik di Muara Baru DKI Jakarta dan di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.

Seperti yang disampaikan oleh Zulfahri Siagian, SE selaku pelaku usaha di PPS Belawan  sejak tahun 2016 pelaku usaha dan perum Perindo telah terjadi komplik mengenai tarif sewa lahan yang sampai saat ini belum terselesaikan..

Fahri menyampaikan kronolgis masalah,
1975, pelaku usaha di sentalisasi di lahan baru oleh Yayasan Kowilhan I BB agar tdk mengganggu alur pelayaran.
Kemudian pelaku usaha merintis lahan tersebut dengan melakukan penimbunan dan membangun tangkahan untuk mendaratkan ikan.

1990, Perum Sarana Prasarana Perikanan Belawan dibentuk kemudian sejak 2013 berubah nama menjadi Perum Perikanan Indonesia yang sebelumnya di bawah kendali Menteri KP kemudian beralih dibawah menteri BUMN.

2016 tiba-tiba saja Perum Perindo menaikkan sewa lahan sampai 600 % dengan aturan yang berlaku surut membuat pelaku usaha keberatan.

Kemudian telah dilakukan berkali-kali pertemuan/Rapat antara lain, di komisi B DPRD Sumut, Komite II DPD RI di kemen BUMN, di Kementrian KP dan di Kemenko Maritim, tapi Perum tetap menggunakan kewenangan.

SK Direksi tentang Tarif sewa lahan yang sudah dibatalkan pengadilan dengan tanpa merasa bersalah mengganti SK yang baru dengan harga yang sama.

Artinya Direksi yang lama tidak punya keinginan untuk menyelesaikan konflik ini.

Fahri yang juga merupakan Ketua DPD HNSI Sumatera Utara mengharapkan, perselisihan ini dapat diselesaikan oleh Direksi yang baru sehingga tidak mengganggu perekomian sektor perikanan/ketahanan pangan.

Sungguh ironis memang, kok pemerintah sama rakyat tidak bisa akur, ungkap Fahri mengakhiri.(jk/Blw).

Post a comment

 
Top