0

Potretri007-Pasca Insiden Pembakaran dan Pengrusakan Kantor Yayasan P2AP3KENRI Sumatera Utara beralamat di Jl.Padang Golf Kel.Sari Rejo, yang terjadi pada hari Rabu (26/08) siang yang dilakukan oleh segerombolan Orang Tak Dikenal (OTK) yang diduga dikoordinir oleh salah seorang warga.

 Didalam Laporan Polisi tertanggal 27 Agustus 2020 tersebut diatas , Terlapor : P.Nptl , N.G dkk. PELAPOR : Citra Arisandi dan Salim. Saksi: Edi Suherman, Mayor Herwindo.

Melaporkan tindak Pidana: Undang Undang No.1 tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 170 Jo. Pasal 406 KUHPidana.

Atas kejadian insiden Pengrusakan Kantor Yayasan P2AP3KENRI yang dilakukan oleh Segerombolan warga tersebut di Jl.Padang Golf Sari Rejo Polonia tersebut, maka Kuasa hukum Ahli Waris, Lukmanul Hakim, SH.MH dari Jakarta dan Laurencius Manurung, SH.MH , langsung mengadakan rapat terbatas bersama Pengurus Yayasan dan Anggota Yayasan di suatu tempat.

Pokok Perkara: secara bersama sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap barang atau pengerusakan.

Pengacara Ahli Waris tersebut sangat menyesalkan terjadinya tindakan Pengrusakan tersebut yang dilakukan secara brutal dan telah membakar Kantor Yayasan pada Rabu Siang (26/08/2020).

Atas permasalahan tersebut Lukmanul Hakim sebelumnya telah membuat statemen tentang status tanah Polonia yang disampaikan dan ditembuskan kepada para awak Media yang isinya antara lain,
Lukmanul Hakim selaku kuasa hukum dari ahli waris Drs. Jalaloedin / ibu Hja. Syamsiah pemilik tanah seluas kurang lebih 260 Ha, di Polonia berdasarkan alas hak grand sultan nmr 12/1900 dan saya juga kuasa hukum dari ahli waris Kedatukan Suka Piring Selaku pemegang Hak Adat yang mana didalam bukti hak adat nya memiliki tanah hak adat seluas kurang lebih 591 Ha.

Dalam  kesempatan ini kami sampaikan beberapa hal yang sangat siginifikan dan urgent kepada bung Pahala, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwasannya secara fakta obyektifnya hubungan hukum klien saya atas tanah polonia ini adalah mempunyai kekuatan hukum yang tidak terbantahkan, namun memang selama ini pihak kedua kelompok ahli waris tidak pernah menyoal kepada warga masyarakat yang telah menempati/menggarap/mengokupasi sebagian kecil lahan polonia”. Malah secara paralel perjuangan Hak atas tanah di polonia ini sepatutnya saling disinergikan bukan saling bertentangan dan menyingkirkan, sementara pihak2 swasta yang telah menguasai secara ekonomis telah mendapatkan keuntungan yang besar,tanpa memperhatikan hak atas waris tanah tersebut.
2. Bahwa tercatat perjuangan dari pihak ahli waris,baik dari hak adat dan hak atas surat grand sultan nmr.12
Tahun 1900 telah berjuang secara parsial semenjak kurun waktu pada tahun 1970 an dan di tahun 1980an sampai saat ini. ( semua bukti bisa kita sampaikan)
2. Bahwa perlu kami tegaskan ahli waris hak adat maupun hak surat atas grand sultan nomor 12/tahun 1900, adalah bukan bagian dari Hak Sultan Deli dan atau bukan hak atas tanah milik kesultanan deli, adapun surat tersebut dikeluarkan oleh kesultanan deli, itu adalah merupakan dari bagian peran pihak kesultanan sebagai pemangku pemerintahan swapraja dimasa itu, untuk mengatur dan menata obyek-objek tanah dari hak adat kedatukan suka piring.
4. Bahwa didalam
Pelaksanaan penataan atas obyek tanah tersebut tidak tertatat secara tertib administrasi, hal itu hanya menyangkut akan keterbatasan skill dan infrastruktur yang kurang mendukung, sehingga tertata hanya tertata secara parsial saja.
4. Bahwa perlu kami sampaikan terbitnya sertifikat awal hak pakai nomor 1, seluas kurang 21 ha, diatas tanah tersebut atas nama
Negara/ Dephan RI ( dahulu/sekarang Kemhan RI),memakai surat hak adat berupa bukti konsesi dengan pihak NV. Delli yang sudah berakhir, sekitar tahun 1882 an, dimana aslinya surat tersebut telah diserahkan ke pihak YASAU, sehingga sampai saat ini pihak pemangku adat kedatukan sukapiring tidak mempunyai lagi bukti surat nya,
4. Lalu dalam perjalanan selanjutnya pihak TNI AU dapat mensertifikatkan hak pakai nmr 3,4,5 kurang lebih 267 ha, itu memakai alas hak grand sultan nmr 12/1900, kerjasama dengan pihak pemegang kuasa penuh (alm. Hji. Azidien,SE, dari pemilik grand sultan, kondisi hukum seperti inilah ada tindakan rekayasa dari pihak kuasa penuh dimana telah mengasikan hak pemilik surat grand sultan,pemilik telah kehilangan haknya smentara surat telah direkayasa walaupun surat aslinya sampi saat ini masih dipegang oleh ahli waris.. jadi kami sampaikan secara fakta hukum bahwasannya warkah dari sertifikat negara memiliki sertifikat adalah dari klein kami”, silahkan di konfirmasi ke pihak BPN/Tata Ruang dari mulai kantor bpn Medan/Kanwil sampai kepada Kementrian.
5. Jadi kalau pihak dari kawan2/saudara sari rejo menuding tidak ada hak nya adalah sebuah kekeliruan  besar.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dijadikan klarifikasi hukum dan informasi yang berimbang atas tanah polonia.(red/kris).

Posting Komentar

 
Top