0
POTRETRI007- Rabu (09/09/2020) tepatnya pukul 16.30 Syamsudin Purnawirawan Paskhas TNI AU didampingi Pasukan Khusus Garuda Indonesia Raya (PASSUS GINRA) dipimpin langsung oleh Danjen Passus Raden Sukrisno bersama Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Aksi Pengemban Amanat Penderitaan Rakyat yang diwakili Adam Malik Damanik,SH dan H.M.Agussyah SE bersama Tengku Chaidir Ketua Umum Forum Masyarakat Pendukung Kesultanan Deli (Formas PKD) dan Muhammad Rusdi Ketua Wilayah Forum Peduli Ummat Lembaga Bantuan Allah Sumatera Utara  sebanyak 11 orang berhasil memasang spanduk ukuran 2 × 4 m .

 Didalam spanduk Pemberitahuan tersebut terpampang Photo pak Syamsudin Purnawirawan Paskhas TNI AU pakai baju loreng Pasukan Khusus Garuda Indonesia Raya lengkap dengan Baretnya sambil memegang Lukisan fotonya saat masih dinas sebagai anggota PASKHAS TNI AU memegang senjata Sten gun berpeluru 700 butir saat bertugas di Timor Timor.

 Dan disamping itu juga di spanduk dipajang Surat dari Kepala Kanwil Badan Pertanahan Sumatera Utara tertanggal 30 Juli 2020 yang didalam surat tersebut berisi antara lain:

 Permasalahan tanah seluas 15.788 M2 ,terletak di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia ,Kota Medan,Provinsi Sumatera Utara yang dikuasai Syamsudin sejak tahun 1980 dan telah mendapatkan Surat Pelepasan Hak dari Sultan Deli selaku Ketua Adat Masyarakat Adat Deli tanggal 19 Oktober 1994.

 Dan didalam surat Kepala Kanwil BPN Sumatera Utara tersebut disarankan kepada Syamsudin agar Berkoordinasi dengan Pihak TNI Angkatan Udara.

 Surat tersebut ditembuskan kepada: Presiden Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN dan kepada Gubernur Sumatera Utara.

Setelah selesai memasang spanduk, Syamsudin Bin Jamhari sang pejuang Timor Timor itu menyempatkan diri berfoto bersama dengan tim.

Namun sangat disesalkan usai foto bersama di depan Spanduk yang telah dipasang di Lokasi Tanah milik Syamsudin seluas 15.788 M2 , tiba tiba ada seorang pemuda berpakaian hitam hitam menghampiri Syamsudin dkk, dan mempertanyakan mengapa memasang spanduk di lokasi ini, dengan Gamblang dan tegas Syamsudin mengatakan "ini tanah Milik Aku , jadi kan tidak salah saya memasang Spanduk,sebelum memasang spanduk KAMI sudah terlebih dahulu membuat surat Pemberitahuan kepada Gubernur Sumatera Utara, Pangkosek Hanudnas TNI AU, Komandan Pangkalan Udara, Kapolsek Medan Baru, Kapolres, Kapolda Sumatera Utara, Lurah Suka Damai dan Camat Medan Polonia dan juga kepada semua Media Cetak Elektronik ungkapnya yang didampingi Hutapea sahabat Syamsudin, sambil menunjukkan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada DANLANUD tertanggal 5 September 2020 yang diterima Piket Jaga Kantor DANLANUD.

Setelah diperlihatkan surat pemberitahuan tersebut, berkelang beberapa menit datang beberapa Anggota TNI AU berseragam lengkap TNI AU berpangkat Perwira ada yang berpangkat Kapten dan ada juga berpangkat Mayor menghampiri Syamsudin Purnawirawan Paskhas TNI AU dengan nada keras Mengatakan apa sudah ada perintah dan izin dari Komandan Lanud , dengan tenang Syamsudin mengatakan inikan tanahku maka saya membuat spanduk ini,.

 Pertengkaran antara Sang Purnawirawan TNI AU Mantan Pejuang Timor Timor itu dengan beberapa Perwira TNI AU tersebut sempat membuat macet jalan lintas K.M.Adi Sucipto tepatnya di depan perumahan Polonia dan Lokasi Tanah Pak Syamsudin yang telah dipagar.

Setelah beberapa waktu dan cukup panjang saling adu argumentasi antara Syamsudin Purnawirawan TNI AU dengan Para Perwira TNI AU Lanud Suwondo Medan, maka disepakati pihak Syamsudin diminta melakukan koordinasi dengan pihak TNI AU di kantor Lanud Medan dalam waktu dekat.

Ketika  Syamsudin (79 thn) diwawancarai usai pemasangan Spanduk ukuran besar tersebut mengatakan" Tanah seluas 15.788 M2 itu saya usahai dan kuasai sejak tahun 1980, dan pada tahun 1994 saya menerima Surat Kepemilikan dari Sultan Deli berupa Surat Pelepasan Hak dari Sultan Deli tahun 1994.

Mengenai status tanah Polonia kan jelas Tanah Kesultanan Deli yang dikontrak Deli Maskapai dari Sultan Deli sejak tahun 1869 SD 1944.

 Dan berdasarkan Surat Pelepasan Hak tersebut kami sudah mengajukan permohonan kepada BPN dan Mohon Rekomendasi dan Persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara" ungkap Syamsudin.

Kami memasang spanduk tersebut dengan tujuan agar seluruh Masyarakat Umum mengetahui bahwa tanah seluas 15.788 M2 itu masih miliknya, dan belum pernah dialihkan kepada siapapun, jadi saya mohon kepada Pemerintah agar dapat segera memproses Sertipikat Hak Miliknya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

 "Saya Patuh dengan Peraturan dan hukum yang berlaku, dan saya telah turut berjuang Mempertahankan NKRI ini 'tegasnya.(Kris).

Posting Komentar

 
Top