0


Medan
- Setelah melalui proses yang sangat panjang, akhirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan mulai menyidangkan gugatan masyarakat Desa Manunggal dan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli terhadap Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Deli Serdang, Kamis (12/10/ 2020) pagi. 

Persidangan pembacaan gugatan itu dilakukan dengan cara E. Ligitasi.

Gugatan yang dilakukan masyarakat Pasar IV hingga Pasar XI Desa Manunggal dan Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, yang tergabung di dalam 3 buah organisasi masyarakat, yakni Kelompok Tani Purna Karyawan Kebun Helvetia dan Aliansi Tani Bersama Labuhan Deli (ATBLD) serta Forum Lintas Agama Masyarakat Kecamatan Labuhan Deli (FLAMKLD) tersebut, terkait dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 111/Helvetia, seluas 1.128,35 Ha A/n. PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) II (Persero).

Gugatan terdaftar di Kepaniteraan PTUN Medan dengan Nomor : 169/G/TUN/PTUN MDN, tanggal 17  September 2020.

Dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Nopember 2020 sebelumnya, gugatan telah selesai melewati pemeriksaan persiapan dan dinyatakan cukup oleh Majelis Hakim. Dimana dalam petitum (tuntutan) gugatannya, para penggugat meminta kepada PTUN Medan agar membatalkan Sertifikat HGU No. 111/Helvetia yang diterbitkan tanggal 20 Juni 2003, dan Surat Ukur Nomor : 452/Helvetia/2003, tanggal 20 Juni 2003, seluas 1.128,35 Ha, dan mewajibkan Tergugat Kantor BPN Deli Serdang untuk mencabut Sertifikat HGU dan Surat Ukur tersebut. Demikian Press realis yang disampaikan Ramses Kartago, SH & Rekan, Kamis, 12 Nopember 2020.

 Dijelaskan Ramses Kartago, SH dalam realisnya, Ada sebanyak 15 alasan hukum yang diajukan oleh para penggugat untuk membatalkan Sertifikat HGU 111/Helvetia, karena terdapat kejanggalan dalam penerbitan Sertifikat HGU tersebut.

 "Sertifikat HGU 111/Helvetia cacat hukum administrasi dan di terbitkan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)", ujar Kartago.

 Klien kami dan masyarakat lainnya, lanjutnya lagi, sudah puluhan tahun secara terus menerus dan tidak terputus-putus tinggal di areal objek perkara tanpa pernah mendapat gangguan. Dan areal tersebut sudah lama tidak produktif dan tidak dikelola oleh PTPN II, dan juga sudah selama puluhan tahun menjadi perkampungan yang padat penduduk.

 Ada 4.367 KK yang tinggal di objek perkara dan ada terdapat beberapa rumah ibadah seperti Masjid/Musholla sebanyak lebih kurang 29 unit, Gereja 30 unit, Kuil dan Vihara 5 unit, dan sekolah 8 unit, serta terdapat sebuah Islamic Center yang Prasastinya ditandatangani oleh Edy Rahmayadi selaku Pangkostrad saat itu. Dan ada juga beberapa fasilitas sosial kesehatan yang lain.

 Kami berharap selama proses perkara berlangsung, pihak PTPN II tidak melakukan tindakan main hakim sendiri (Eigenrichting) melakukan pengosongan lahan  dengan dalih pembersihan atau tindakan hukum apapun.

Pihak PTPN II yang hadir dalam sidang tanggal 5 Nopember sebelumnya, disarankan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan permohonan bila ingin masuk sebagai pihak (Tergugat Intervensi).

Namun hingga sidang tanggal 12 Nopember 2020 dengan agenda pembacaan gugatan ditutup oleh Majelis Hakim, pihak PTPN II belum masuk sebagai Pihak Tergugat Intervensi dalam perkara tersebut.

 Sertifikat HGU No 111/Helvetia yang digadang-gadang oleh PTPN II dan saat ini menjadi objek perkara, tidak mempunyai "Titel Ekskutorial" sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekusi.

 Eksekusi pengosongan hanya dapat dilakukan berdasarkan Perintah Penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat yang dipimpin oleh Juru Sita Pengadilan Negeri berdasarkan putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht). Pihak PTPN II harus tau itu.

 Kami percaya pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Polres Pelabuhan Belawan dan instansi lainnya, akan bertindak Promoter (Profesional, Moderen dan Terpercaya), serta melarang tindakan main hakim sendiri dan menolak permohonan bantuan pengamanan dari pihak PTPN II untuk melakukan eksekusi pengosongan.

 Kami selaku kuasa hukum para penggugat, sambung Kartago, dalam waktu dekat akan mengirim surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang supaya memblokir sertifikat HGU 111/Helvetia dan mencatatkan perkara tersebut dalam buku tanah serta menolak segala tindakan peralihan, perpanjangan, pembaharuan dan pemberian hak.

 Hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kami juga akan mengirim surat kepada Panglima Kodam I Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, Dandim 0201/BS, dan Kapolres Pelabuhan Belawan agar melarang dan tidak memberikan bantuan pengamanan kepada pihak PTPN II untuk melakukan pengosongan. Hal ini untuk menghindari konflik vertikal dan konflik horizontal.

Persidangan gugatan ke BPN Deli Serdang itu akan dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Nopember 2020. Persidangan kali ini dilakukan secara E. Ligitasi. Namun jika persidangan dengan agenda Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi, maka persidangannya akan dilakukan di ruang sidang secara tatap muka. (Hs/red).

Post a comment

 
Top