0

Batam, Potret RI- Kerusakan dampak lingkungan hidup kawasan rempang  galang Batam saat ini telah terjadi dimana - mana. Dinas Lingkungan hidup ( DLH) Kota Batam semangkin terzalimi. 

Sebagaimana diamanakan dalam undang, - undang dasar Negara kesatuan republik Indonesia tahun 1945. di selengarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dalam menyelengara pemerintahan Indonesia telah membawa perubahan hubungan  dan kewenangan pemerinta daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkugan hidup. 

Sudah jelas didalam pasal 22 undang - undang nomkr 32 tahun 2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan "setiap usaha atau kegiatan yg berdampak lingkungan hidup wajib memiliki Amdal apalagi lahan seluas diatas 10 Ha. Hasil dari tim Invetigasi temuan Ketua DPC LSM Ampuh kota Batam bersama wartawan media Nosional pada tanggal. 06 Februari 2021 kawasan Galang baru barelang. Serta pengumpulan bahan keterangan tim LSM AMPUH. Tentang perihal kegiatan pematangan lahan dan penimbunan Mangrove (Bakau) tampa izin lingkungan oleh pengusaha Nakal. 

Sehingga pengusah tersebut telah mengangkanggi  undang -undang  lingkungan hidup. Sampai  saat ini kegiatan reklamasi berjalan dengan mulus. Yang sanggat di sayangkan hukum Dinas Lingkungan hidul kota batam telah dibuat mati suri oleh pengusaha yang mengangap dirinya Kebal hukum. 

Seperti salah seorang pengusaha yang terkaya di kota Batam, sebut saja  "EL dan AK" yang berdomisili kota Batam. Sedangkan "AK"  dari informasi yang diperoleh telah melakukan perusakan berjemaah di hutan mangrove  (bakau)  kawasan Galang Baru barelang Batam,tepatnya lewat kawasan jambatan 6  (Enam) barelang. Melakukan reklamasi serta pemotongan bukit penimbunan hutan Bakau (mangrove)  seluas + 15 Ha. Tampa mengantonggi izin dari pemerintahan kota Batam maupun izin dari pemerintahan provinsi Kepri. 

Sebelumnya DPC LSM AMPUH (Aliansi masyarakat pemerhati lingkungan hidup)  kota batam telah melayangkan surat somasi  kepada pengusaha tersebut. Sebut saja "EL. AK.  SP." Namun sampai saat ini surat somasi tersebut tidak di Gubris oleh pengusaha nakal tersebut.

Sudah jelas didalam undang - undang lingkungan hidup setiap orang yang melakukan Usaha dan Kegiatan Wajib mengantonggi  Perizinan Amdal atau UKL-UPL Wajib memiliki Izin lingkungan. Sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup pasal 36 Ayat (1).

Sementara dalam pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa, izin lingkungan merupakan izin yang mutlak untuk kegiatan dan usaha. Bukan hanya mengantonggi surat Hiba  atau surat lasak (tebas)  yang dikeluarkan dan ditandatanggani oleh dari RT/RW setempat. Ini bukan Zaman Belanda Broo, 

Pada pasal 109 UU No 32  tahun 2009. Telah  mengatur metentuan pidana izin lingkungan yang menyatakan setiap orang yang melakukan Usaha atau kegiatan tampa memiliki Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat  (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  3 (tiga) tahundan denda paling sedikit Rp 1. 000.000.00 (satu miliar rupiah)  dan paling banyak Rp. 3.000.000.00 (tiga miliar rupiah). 

Jelas-jelas pengusaha Nakal tersebut mengangab dirinya Kebal Hukum.  Sehinga dia menggangkanggi Undang-Undang nomor. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, UU no 26 tahun 2007 tentang penataan tataruang, UU no 27 tahun 2007 tenta g pengelolaan wilayah posisir dan pulau-pulau kec serta UU no 32 tahun, 2009  tentang penelaa lingkungan hidup. Yang sangat disayangkan undang - undang no 32 tahun 2009  diangap oleh pengusaha nakal adalah undang -  undang Tengkorak di kota Batam. ( Fr).

Posting Komentar

 
Top