0
"Tersangka Mujianto di Indikasi Punya Kedekatan dengan Petinggi Kepolisian, dan Bebas Bertindak Sesuka Hatinya dengan mengatakan Tidak Ada Apa Apanya,"
 
Medan | Potret RI - Tersangka yang sudah ditetapkan dan dibuat dalam SP2HP dari Kepolisian Sumatera Utara dengan pasal 378 KUHP Tindak Pidana Penipuan , masih melenggang dan merasa dirinya kebal terhadap Hukum.

Tersangka Mujianto Cs yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ternyata sampai saat ini belum ada tindakan yang berarti dari Polda Sumatera Utara  sebagaimana disebutkan dalam pasal 378 KUHP."dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Berselang beberapa waktu yang lalu Dir Reskrimum Polda Sumut Kombes.Pol Andi Rian mengatakan bahwa tersangka sangat kooperatif, dan tidak ada pasal yang memaksakan kalau tersangka harus ditahan," tidak ada pasal yang memaksakan kalau tersangka harus ditahan, tidak perlu ditahan karena Mujianto dianggap Kooperatif, dia telah memberikan keterangan keterangan yang tidak berbelit belit," ungkap Kombes.Pol andi Rian yang didampingi Kasubdit II AKBP Edison Sitepu pada saat temu pers di Polda Sumut, dan selanjutnya menyampaikan bahwa BAP sudah dilengkapi dan dikirim ke Jaksa Penuntun Umum.

Menanggapi Ucapan Dir Reskrimum tidak sesuai dengan yang didapat dilapangan. Bahwasanya Mujianto malah sudah 3 (tiga) kali dilakukan panggilan, pada panggilan pertama Mujianto tidak hadir untuk menghadapi konfrontir 4/1/2018, dan tidak memberitahu kepada penyidik untuk tidak dapat hadir dikarenakan dia berada di luar kota, malahan penyidik menghubungi Mujianto untuk dapat menghadapi konfrontir di Mako Poldasu, dan memberitahu untuk dapat hadir pada tanggal berikutnya 9/1/2018.

Kenyataan yang diterima dan akhirnya timbul keonaran yang dibuat Mujianto Cs terhadap anak bangsa menimbulkan kegerahan dan tercoreng Institusi Kepolisian, pasalnya dengan nada lantang dia mengatakan bahwa Mujianto telah dianggap kooperatif berarti dia dianggap tidak bersalah dan tidak perlu ditahan.

Menyikapi dari Dir Reskrimum Poldasu dan merasa ketidak adilan itu  DPD Sumut LSM Penjara bersama dengan Forum Anak Bangsa yang tergabung beberapa elemen masyarakat menuntut kepada Poldasu yang dipimpin Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw untuk melakukan tindakan tegas dengan menahan Mujianto sesuai yang telah dikeluarkan SP2HP, pada aksi damai di depan Mako Poldasu 26/1/2018.

Berdasarkan kenyataan memang hak dan wewenang penyidik untuk menahan atau tidak ada ditangan penyidik, namun pada kenyataan sehari hari pada penindakan hukum dianggap ada tebang pilih dan diskriminasi terhadap anak bangsa dengan keturunan, yang diketahui Mujianto di Indikasi memiliki 2 (dua) identitas dan kependudukan yang satu beralamat di Jakarta, dan di Medan.

Polri Watch H. Abdul Salam Karim, SH, menanggapi kaitan dengan perkara 378 KUHP dengan tersangka Mujianto,"memang penyidik memiliki hak untuk tidak menahan, namun disini bisa diindikasikan ada sesuatu pada kasus ini, dan Poldasu tidak harus untuk tebang pilih dari kasus pidana yang telah terjadi,"ungkap H. Abdul Salam karim, SH.

Dari Pernyataan Dir Reskrimum mengutip dari pasal dan ketentuan yang menyatakan bahwa setiap tersangka pasti ditahan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti, adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana.

Dalam pernyataan bahwa tersangka kooperatif dengan alasan yang subyektif, namun tidak melihat dari aspek dan unsur pada pasal Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal, tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086). (Red.Su/Tim)



 

Posting Komentar

 
Top