0
"Wakil Rakyat Depok memperketat pengawasan Pemerintah Kota"

Depok | Potret RI- Wakil rakyat Kota Depok mulai memperketat pengawasan kerja Pemerintah Kota (Pemkot) menyusul persoalan pembangunan

Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menjelaskan, perlu pengawasan kerja eksekutif setelah DPRD menggelar pembukaan rapat paripurna masa sidang pertama 2018-2019.

DPRD bergerak membahas ini menyusul keluhan masyarakat, karena pelayanan dan pembangunan Pemkot Depok belum optimal.

“Jelas, keluhan masyarakat menjadi perhatian kami. Apalagi berdekatan dengan HUT DPRD Depok ke 19. Sewaktu rapat paripurna kami bahas masalah ini,” kata Hendrik di Depok, Sabtu (15/9).

Gagasan untuk memperketat pengawasan kerja Pemkot Depok ini berangkat dari rapat komisi terkait usulan kerja masing-masing komisi terkait rencana kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Dalam rangka pembenahan di semua sektor untuk mensukseskan program kerja. Semua komisi kompak mengusulkan megenai pengawasan,” papar Hendrik.

Adapun usulan kerja Komisi A DPRD Depok menindaklanjuti hasil tinjauan lapangan terkait Penertiban Perizinan dengan mengadakan Rapat Kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).  Kemudian menyelesaikan masalah aset berupa pendataan Fasos-Fasum dengan usulan pembentukan Pansus Aset.

Sedangkan usulan Komisi B akan memfokuskan pengawasan peningkatan Investasi melalui Regulasi Perijinan dengan berkoordinasi Badan Keuangan Daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sementara, Komisi C fokus pada pengawasan pada Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan serta Dinas Perhubungan. Sebab, proses pembangunan terminal tipe A, alun-alun kota dan terminal terpadu belum terlaksana 100 persen.

Komisi D melakukan pengawasan terkait bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebudayaan, Agama dan Sosial, Ketenagakerjaan serta kepemudaan dan Olahraga.

“Pengawasan terhadap penegakan Perda tentang Perizinan dan mendorong kerja solid Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) dan kinerja PNS profesional, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Depok,” pungkasnya. (Red.Su/Slamet Parulian / David)

Posting Komentar

 
Top