0
POTRETRI007.COM - Ketua DPP Forum Peduli Umat (FPU) dan Lembaga Bantuan Allah (LBA) akan menuntut Sdr.Hidayat bila mengingkari perjanjian di Notaris yang telah disepakati.

Pernyataan dan Perjanjian yang dibuat diatas notaris atas kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, adalah merupakan sebuah ucapan yang mengikuti kata hati terhadap diri sendiri dan kepada penerima kuasa penuh.

Di dalam kesepakatan bersama tersebut Sdr.Hidayat menyatakan dan berjanji kepada Ahmad Yani bin Abdul Hamid memberikan 20% dari hasil pendapatan bagian warisan jual rumah dimaksud. Bagian Dayat Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah).

Hal ini disampaikan ketua DPP.Forum Peduli Umat (FPU) Ahmad Yani Bin Abdul Hamid pada media online ini.Kamis (19/09/2019) di Medan.

Menurut ketya FPU tersebut, sebelum dirinya bersama Sdr.Hidayat melanjutkan membuat surat pernyataan dan perjanjian tersebut di atas notaris kami sudah membuat surat pernyataan dan perjanjian dibawah tangan hitam di atas putih bematrai 6000. Namun dibelakang hari setelah perjuangan sudah dilakukan Ahmad Yani bin Abdul Hamid melihat gelagat dan tingkat laku Hidayat meragukan, oleh karena itu Ahmad Yani mengajak Hidayat untuk melanjutkan surat pernyataan dan perjanjian tersebut di tingkatkan, dibuat di atas notaris.

Dalam hal ini Ahmad Yani bin Abdul Hamid selaku penerima kuasa penuh bertindak sepenuhnya untuk menentut agar rumah tersebut segera di jual dan Hidayat sangat mengharapkan hak bagiannya harta warisan rumah di maksud Jl. Sutrisno No. 434 Medan Lingkungan 31Kelurahan Kota Maksum I Kecamatan Medan Area.

Selanjutnya dalam hal ini Ahmad Yani bin Abdul Hamid selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Forum Peduli Ummat (FPU) LEMBAGA BANTUAN  ALLAH - Sumatera Utara - Indonesia dan Dewan Redaksi Potretri007 Kordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara (Prov. Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau dan Sumatera Barat). Serta Penasehat Reclasseering Badan perserta Hukum untuk Masyarakat dan Negara. SIUP-PM: No 01451/1.824.271 NPWP : 21.057.287.1-013.000 SK.Menkum HAM RI: AHU-94803.AH.01.01.Tahun 2008.
Menuntut Hidayat untuk memenuhi janjinya, memberikan (fee) bukti kerja nyata kami sebesar 20% atau Rp. 100.000.000 rupiah, yang dijanjikannya kepada kami Dari hasil bagian warisan yang akan di terimanya Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah)

Dalam hal ini perlu kami sampaikan tuntutan Hidayat dalam surat Kuasa Penuhnya yang diberikan kepada kami menuntut seluruh keluarganya tetap minta surat Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut disimpan ditempat yang netral, atas Batuan Allah SWT, keinginan Hidayat berhasil dan sukses kami perjuangkan. Surat Sertifikat Hak Milik tersebut kami titipkan dan disimpan di Notaris. Dengan maksud tujuannya ruko tiga pintu segera di Jual kepada siapa saja pihak pembelinya. Saat ini rumah tersebut dalam proses Jual Beli. Dan dalam keadaan pengecekan bersih di BPN. Dalam tempo dua atau tiga hari kedepan akan turun panjar.

Masih kata Ahmad Yani bin Abdul Hamid sebelumnya, adanya aksi FPU (Forum Peduli Ummat) Sumatera Utara Indonesia - LBA (Lembaga Bantuan Allah) melakukan pemasangan sejumlah baleho di depan ruko di Jln. Sutrisno Medan tersebut berdasarkan kuasa penuh dari Ahli Waris atas nama Hidayat, sehingga ada reaksi dari keluarga Hidayat dan Ahli Waris yang lainnya.

Kareja nyata kami selama ini memperjuangkan Hak Hidayat dipandangnya Sebelah mata dan Hidayat Ingkar Janji kepada kami. Kewajibannya Hidayat membayar fee atau kerja nyata kami 20% atau Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) sesuai pendapatannya dari hasil Jual rumah warisan tersebut, namun Hidayat Ingkar Janji, kami akan diberikan Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). Kami menolaknya dan menuntut hak kami dibayar Hidayat sesuai pernyataan dan perjanjiannya dibuat di atas notaris pejabat yang berwenang.

Dari hasil kutipan kami :
"Perbuatan wanprestasi atau ingkar janji, harus dijerat dengan pasal hukum pidana. Jika tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya, secara kekeluargaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : G1-18. PR. 09.03 Tahun 2006.
Kami menuntut keadilan  dalam hubungan memberikan surat pernyataan dan perjanjian serta surat Kuasa Penuh tertuang, tertulis diatas Notaris kontrak yang berisiko terjadi tindak penipuan,” ujar Ahmad Yani.

Dan tindakan default (kegagalan) dalam hubungan kontraktual dapat diproses hukum. Perbedaan karakteristik antara standar tindakan dan penipuan kriminal adalah ingkar janji, keadaan palsu, dan tindakan berbohong. “Pasal 378 KUHPidana dan pasal 1328 hukum perdata adalah implikasi hukum dari ketidakjelasan hasil fee sebuah kerjasama yang dibuat diatas notaris.(Yan/red).

Posting Komentar

 
Top